Nasional

Ini Tanggapan LQ Indonesia Law Firm Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik PT Mahkamah Keadilan Indonesia dan Panda Nababan

INDOPOSCO.ID – Terkait tuduhan pencemaran nama baik PT Mahkamah Keadilan Indonesia dan Panda Nababan, LQ Indonesia Law Firm memberikan tanggapan.

Menanggapi gugatan Panda Nababan sebesar Rp100 miliar, Kabid Humas LQ Indonesia Law Firm Sugi menjawab santai. “Ketum (Ketua Umum LQ Indonesia Law Firm Alvin Lim, red) kami orang cerdas, dia sudah mengugat terlebih dahulu Panda Nababan atas pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian. Sekarang Panda belakangan gugat hanya untuk pamer gugat Rp100 miliar immateriil.

”Lucu sekali, jika ada orang tersinggung lalu bisa gugat Rp100 miliar. Mau jadi apa negara ini? Kami yakin gugatan Panda Nababan pasti ditolak nanti, lihat saja nanti. Apalagi kami kuat karena ada surat Dewan Pers PPR No 43/PPR-DP/2021 menyatakan Majalah Keadilan melanggar kode etik Jurnalistik berisi opini menghakimi,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (28/12/2021) menanggapi pemberitaan di Indoposco.id berjudul ‘Alvin Lim Dituntut Rp100 Miliar Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik PT Mahkamah Keadilan Indonesia dan Panda Nababan’ yang tayang pada 24 Desember 2021.

Sugi mengimbau agar masyarakat, terutama pejabat negara tidak mengubris Panda Nababan selaku pemilik Majalah Keadilan karena Panda Nababan adalah mantan napi tipikor, yang terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang suap dan telah divonis hakim.

“Selaku anggota DPR, Panda Nababan telah menerima uang suap untuk memilih sosok tertentu sebagai Gubernur BI. Lalu sekarang membuat Majalah Keadilan yang isinya opini hukum. Apakah ini bukan sebuah dagelan? Kok kriminal dan napi tipikor malah menghakimi jaksa, hakim, kepolisian, bahkan pengacara, apa tidak lucu?” tandasnya.

Sugi menjelaskan bahwa Panda Nababan diduga mengunakan Majalah Keadilan sebagai alat untuk mempengaruhi aparat penegak hukum tertentu. Salah satu klien kami, PK memberikan info bahwa kerap kali diduga Panda Nababan menjadikan Majalah Keadilan sebagai alat untuk menekan aparat penegak hukum tertentu agar menjalankan kemauannya. Maka itu, isi majalah milik Panda Nababan sesuai surat Dewan Pers PPR No 43/PPR-DP/2021 dianggap tidak berimbang dan berisi opini menghakimi.

“Oleh karena itu, saya selaku wakil dari LQ Indonesia Law Firm mengimbau agar masyarakat, apalagi pejabat untuk berhenti membaca Majalah Keadilan milik Panda Nababan,” ujarnya.

“Majalah Keadilan disinyalir kerap berisi (pemberitaan), jaksa diduga menerima suap atau hakim diduga menerima suap, padahal dirinya sendiri, Panda Nababan yang terbukti pernah menerima suap. Kalimat di Majalah Keadilan, melecehkan aparat penegak hukum seolah menerima suap, seperti pada edisi 71. Padahal tidak ada bukti jaksa atau hakim menerima suap, inilah yang disebut Dewan Pers sebagai opini menghakimi, tapi definisi saya beda, kalimat seperti ini adalah fitnah agar jaksa atau hakim takut dan tertekan,” tandasnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button