INDOPOSCO.ID – KPK menyatakan banding dalam perkara mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Richard Joost Lino alias RJ Lino terkait kasus korupsi pengadaan dan pemeliharaan 3 unit Quayside Container Crane (QCC) Tahun 2010 di Pelabuhan Panjang (Lampung), Pontianak (Kalimantan Barat) dan Palembang (Sumatera Selatan).
“KPK memutuskan banding,” tutur Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Jakarta, Selasa.
RJ Lino divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan tetapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 14 Desember 2021.
Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta RJ Lino divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Baca Juga: Persaingan KPK dan Eks KPK Baik untuk Berantas Korupsi
Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, tim jaksa KPK memutuskan untuk menyatakan upaya hukum banding dalam perkara RJ Lino karena belum dipertimbangkannya pembebanan pembayaran uang pengganti oleh hakim.
“Alasan banding tim jaksa antara lain terkait dengan tidak dipertimbangkannya pembebanan pembayaran uang pengganti pada perusahaan Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science And Technology Group Co.Ltd (HDHM) sejumlah 1.997.740,23 dolar AS sebagai akibat nyata dari perbuatan terdakwa,” tutur Ali Fikri.
Menurut Ali, hal itu mengakibatkan belum dapat tercapainya upaya”asset recovery” secara optimal dari tindak pidana korupsi dimaksud.
Uraian lengkap alasan banding jaksa akan tertuang dalam ingatan banding yang akan segera di kirimkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta.
“KPK berharap majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana apa yang disampaikan oleh tim jaksa dalam uraian surat tuntutan karena penanganan korupsi sebagai kejahatan luar biasa tentu tidak hanya soal penegakan hukum demi rasa keadilan,” kata Ali.
Ali mengatakan penegakan hukum juga seharusnya sanggup berikan efek kapok untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang antara lain melalui pidana denda, uang pengganti dan perebutan aset hasil tindak pidana untuk pendapatan kas negara.
Dalam perkara ini, RJ Lino dinyatakan terbukti melakukan dakwaan alternatif kedua dari pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
RJ Lino bersama-sama dengan Ferialdy Norlan yang menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II dan Weng Yaogen selaku Chairman Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co.Ltd. (HDHM) China mengakibatkan kerugian negara seluruhnya senilai 1.997.740,23 dolar AS.
Hakim mengatakan ada sejumlah tindakan intervensi yang dilakukan RJ Lino adalah pertama, menginstruksikan dan membenarkan 2 kali perubahan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tertanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaaan Barang dan Jasa di Lingungan Pelindo II.
Kedua, RJ Lino memerintahkan Kepala Biro Pengaedaan untuk”tidak memersulit proses evaluasi administrasi dan teknis” terhadap penawaran HDHM meskipun sebetulnya HDHM tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Administrasi
Ketiga, secara sepihak RJ Lino menginstruksikan”Go for Twinlift” dan”selesaikan prsoes penunjukan HDHM” atas penawaran harga HDHM dengan detail QCC twinlift 50 ton dan laporan saksi Ferialdy Noerlan selaku Direktur Operasi dan Teknik yang menyatakan proses pemilihan langsung telah selesai.
Keempat, RJ Lino disebut menginstruksikan Ferialdy Noerlan untuk melakukan penadnatangan kontrak oleh pihak HDHM (Weng Yaogen) diduga dilakukan pada 30 Maret 2010 meski pada dokumen kontrak tertanggal 30 April 2010.
Namun tetapan tidak diambil dengan suara bundar oleh 3 orang hakim karena ketua majelis hakim Rosmina menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap tetapan tersebut.
Ketua majelis hakim yaitu Rosmina bahkan mengatakan KPK tidak teliti saat membagi kerugian negara.
Menurut Rosmina, BPK membagi kerugian negara dengan cara membagi selisih nilai pembayaran pembangunan dan pengiriman dan pemeliharan 3 unit QCC dengan nilai realiasi pengeluaran HDHM. (mg4)
