Nasional

Harapan dari Badan Pangan Nasional

INDOPOSCO.ID – Dalam rangka memberikan struktur yang lebih kuat dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan seutuhnya, Peraturan Presiden No 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional yang dikeluarkan pada paruh terakhir Agustus 2021 ini merupakan secercah harapan.

Soalnya, kehadiran Badan Pangan Nasional memang telah lama dinanti-nanti karena sudah diamanatkan oleh UU No 18/2012 tentang Pangan yang mewajibkan pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional paling lambat selama tiga tahun setelah Undang-undang pangan tersebut berlaku.

Tidak heran bila sejumlah pihak seperti Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyatakan dikeluarkannya Perpres tentang Badan Pangan Nasional ini merupakan langkah positif yang diapresiasi, tetapi sebenarnya momentum untuk hal tersebut dinilai agak terlambat karena badan tersebut seharusnya sudah terbentuk sekitar enam tahun lalu.

Berdasarkan perpres tersebut, dijabarkan bahwa fungsi dari Badan Pangan Nasional mencakup fungsi koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Kemudian, terdapat pula fungsi pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pangan.

Dengan berbagai fungsi tersebut, Slamet mengutarakan harapannya agar Badan Pangan Nasional juga memiliki kewenangan yang sangat kuat dalam rangka menyelesaikan tumpang tindih data dan kebijakan penyediaan pangan termasuk impor.

Apalagi, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu juga mengingatkan bahwa kerap terjadi silang pendapat di internal pemerintah terkait impor komoditas bahan pangan tertentu.

Masih dalam perpres tersebut juga terungkap bahwa wewenang pengawasan Badan Pangan Nasional hanya dibatasi kepada sembilan bahan pangan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah menyatakan, selayaknya wewenang Badan Pangan Nasional jangan dibatasi hanya kepada sembilan komoditas tetapi harus mencakup keseluruhan pangan di Tanah Air.

Said Abdullah mengingakan bahwa salah satu rujukan dalam Perpres terkait Bahan Pangan Nasional, adalah Perpres tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mendefinisikan pangan dalam konteks luas.

Melalui langkah pembatasan tersebut, maka dicemaskan ke depannya akan ada semacam pereduksian makna pangan, serta membuat tekanan kepada keragaman pangan yang sebenarnya ada di bumi Nusantara ini.

Dengan kata lain, Said menyatakan bahwa pembatasan hanya terhadap komoditas pangan tertentu dapat memunculkan kekhawatiran semakin seragamnya pola pangan yang bisa menyebabkan kerentanan dan hilangnya pangan lokal yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia.

Namun, ia juga berharap agar terbitnya Perpres Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional membawa harapan selesainya sengkarut pangan terutama terkait impor pangan.

Hal tersebut karena dalam Perpres tersebut, Pasal 28 dan 29 memberikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional untuk mengambil kebijakan importasi termasuk penentuan HPP yang selama ini menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button