Jakarta Siap Tanggung Biaya Pengobatan Warga Terdampak Bau RDF Plant Rorotan
INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Pemprov DKJ) merespons keluhan warga terkait bau busuk yang berasal dari Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara.
Warga mengeluhkan bau menyengat dari fasilitas pengolahan sampah di RDF Plant Rorotan karena mengganggu aktivitas dan menurunkan kualitas lingkungan.
Menurut Pramono, bau tersebut disebabkan oleh proses uji coba (commissioning) yang masih berlangsung.
Uji coba ini bertujuan menemukan pola operasi optimal, namun menggunakan sampah lama yang memicu bau tak sedap. Padahal, RDF Plant Rorotan dirancang untuk mengolah sampah baru.
“Saya meminta Dinas Lingkungan Hidup Jakarta segera melakukan perbaikan,” kata Pramono di Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Menurutnya, Pemprov DKJ akan memasang alat pemantau kualitas udara dalam radius 4-5 km di sekitar RDF Plant Rorotan untuk membandingkan dampak bau dengan polusi kendaraan.
“Selain itu, pemerintah akan menanggung biaya pengobatan warga yang terdampak bau dari proses commissioning,” ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan 800 ton sampah lama di bunker akan dikosongkan dalam 3-5 hari.
“Setelah itu, proses commissioning dilakukan tanpa sampah untuk memastikan mesin dan cerobong berfungsi baik,” kata dia.
Menurut Asep, Dinas LH juga akan memastikan sistem deodorizer bekerja optimal dan gas buang memenuhi baku mutu lingkungan.
“Truk compactor akan dicuci sebelum keluar dari RDF Plant, dan jalan sekitar akan dibersihkan rutin untuk mengurangi bau dari air lindi,” jelasnya.
Selain itu, Dinas LH telah memasang Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di RDF Plant dan Jakarta Garden City (JGC).
“Dipasang untuk memantau kualitas udara secara real-time dan transparan,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Jakarta, Wibi Andrino, mendukung upaya Dinas LH dalam menangani polusi udara, termasuk rencana penambahan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU).
Saat ini, jumlah SPKU di Jakarta telah meningkat dari lima menjadi 111 unit, dengan target mencapai 1.000 unit menggunakan sensor berbiaya rendah.
“Jakarta ingin meniru Paris dan Bangkok dalam menangani polusi udara berbasis data. Apa yang dilakukan Dinas LH sudah baik, terus lanjutkan,” ujarnya. (fer)
