Megapolitan

Jakarta Bertuan, Betawi Berperadaban

oleh: Usni Hasanudin, Kaprodi Ilmu Politik FISIP UMJ dan Kaukus Muda Betawi

INDOPOSCO.ID – Jakarta Bertuan. Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) selesai diundangkan, bernomor 3 Tahun 2022. Keberlangsungan UU itu kini masuk babak baru di Mahkamah Konstitusi. Terlepas soal UU 3/2022, negara masih memiliki UU 29 Tahun 2007, sama dalam hal kedudukan, sebagai ibu kota negara. Dua regulasi sekaligus dengan “kedudukan sama, hanya fungsi berbeda”. Biarlah itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Jakarta tetaplah Jakarta dengan daya tariknya sendiri. Episentrumnya Indonesia tentu dengan pengertian berbeda pada ilmu bumi. Pada konteks ini, episentrum Jakarta memiliki kesamaan dalam hal keseimbangan (equilibrium) dengan ilmu alam. Keduanya sama-sama memiliki satu titik tegak lurus. Ketika terjadi ketidakseimbangan, akan menimbulkan pergeseran, berdampak secara langsung, serta menciptakan rasa takut dan mencekam.

Katakutan dan kecemasan akibat pergeseran lempeng dalam bumi akan terasa dipermukaan bumi (gempa). Begitu pun Jakarta sebagai episentrum ekonomi (investasi), kekuasaan (politik), dan peradaban (globalisasi). Keseimbangan ketiganya harus selalu terjaga manakala ketidakseimbangan ketiganya terjadi, suasana mencekam, ketidaknyamanan dan kegelisahan menyelimuti setiap langkah masyarakat. Bukan saja bagi warga Jakarta, tetapi warga negara Indonesia secara umum.

Pascadiundangkan, banyak suara bahkan pandangan sejumlah pihak tidak lain untuk nenjaga keseimbangan pasca-Jakarta dalam kekhususannya diambil alih dengan terbitnya UU 3/2022. Revisi UU 29/2007 pun menjadi menarik. Diperlukan kehati-hatian bahkan kajian tepat dan mendalam agar tidak menimbulkan pergeseran. Memang seakan tak substantif. Sebaliknya, keseimbangan ekonomi, kekuasaan, hingga peradaban menjadi persoalan krusial bahkan menentukan nasib Jakarta dengan tuannya.

Investasi, sejarah peradaban, globalisasi, metropolitan, bahkan megapolitan menjadi pilihan. Akan tetapi, semua bergantung pada pusaran politik kekuasaan. Kita yakini memang pusaran kekuasaan tidak selalu dimenangi ketika ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Kekalahan politik dan menurunnya perekonomian masyarakat menyebabkan pusaran yang tidak stabil, saling terkait dan mengikat, mengalami pergeseran berarti guncangan. Di sisi lain, kondisi tersebut akan berpulang pada Betawi sebagai tuan di Jakarta, masyarakat inti Jakarta.

Di era keterbukaan informasi, Betawi semestinya menjadi bagian dari keseimbangan. Satu di antara keinginan untuk menghadirkan tuan rumah di daerahnya sebagai objek untuk menggawangi ekonomi, kekuasaan, dan peradaban Jakarta yang multikultural kosmopolitan dengan nilai, budaya, dan sosial kebetawian. Apa jadinya jika episentrum Jakarta tidak mengindahkan nilai budaya, sosial, dan kearifan lokal Jakarta? Atau sebaliknya, apa jadinya ketika sebagai tuan di Jakarta tidak menyadari pentingnya untuk ambil bagian dari episentrumnya Jakarta?

Sebagai tuan, Betawi selama ini memiliki talenta yang unik. Sikap yang berusaha menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat, di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu bahkan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus tetap mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Sejatinya sebagai tuannya Jakarta, aransemen yang harus diiramakan masyarakat Betawi salah satunya dapat menjaga keseimbangan, baik ekonomi, kekuasaan, maupun peradaban. Masyarakat Betawi dapat menunjukkan kehendaknya dalam memecahkan masalah persoalan Jakarta tanpa harus mempertontonkan dominasi. Justru harus membuka ruang bersama yang di dalamnya berbagai perbedaan dibicarakan, dihargai, dan menekan kepentingan Betawi yang notabenenya adalah tuannya Jakarta.

Tidak berlebihan kalau saya mengatakan Betawi memiliki kode ganda. Charles Jenks, mendefinisikan kode ganda sebagai pengkombinasian teknik modern dengan merujuk secara simultan pada dua konteks, masa kini dan masa lalu. Sebagai tuan di Jakarta, Betawi adalah ikon keterbukaan, yang memberikan kesempatan sama bagi berbagai lapisan masyarakat, tidak ada ornamen maupun simbol yang menciptakan rasa takut masyarakat. Sebaliknya, Betawi menciptakan kegembiraan dalam interaksi sosial dan budaya yang berbeda di Jakarta.

Kesadaran selaku tuan di Jakarta tidak keliru ketika mengutip Ryaas Rasyid, yang menjelaskan visi otonomi daerah yang dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksi utama, yakni politik, ekonomi, dan sosial budaya. Khusus untuk lingkup sosial budaya, dikatakannya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespons dinamika kehidupan di sekitarnya.

Yang disampaikan Ryaas Rasyid dapat diterjemahkan sebagai memiliki kewenangan dalam hal memengaruhi kebijakan di Jakarta, yang bagi masyarakat Betawi dapat di bilang keharusan. Belum lagi ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah, selaku tuan di Jakarta, Betawi semestinya mampu memengaruhi dan memiliki posisi tawar dengan memperhatikan banyaknya kepentingan di Jakarta.

Dengan demikian, Jakarta bertuan–satu hal yang selalu dilupakan bahkan seakan seperti tak bernilai. Jakarta masih memiliki tuan yang secara gamblang dapat menjadi bagian episentrum Jakarta atau sebagai tuan di Jakarta, Betawi tidak pernah menyadari pentingnya menjadi bagian untuk menjaga keseimbangan. Semua dikembalikan pada Jakarta dengan tuannya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button