Megapolitan

DKI Upayakan Serapan Anggaran 2021 Hingga 91 Persen

INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi DKI mengupayakan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI pada 2021 hingga 91 persen dari pagu sebesar Rp69,9 triliun.

“Info dari Pak Edi (Kepala BPKD) diupayakan tahun ini mencapai 91 persen. Nanti dicek kembali persisnya. pokoknya akan diupayakan sampai 91 persen,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (24/12/2021).

Namun, bila merujuk data dari laman web Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pemprov DKI Jakarta per Kamis kemarin, APBD yang sudah direalisasikan baru sebesar 78,97 persen atau sebesar Rp55,2 triliun.

Selain mempercepat serapan anggaran 2021, Riza menyebutkan Pemprov DKI juga terus berupaya menggenjot pendapatan dari sektor pajak.

“Akan digenjot terus. Banyak upaya-upaya ada insentif pajak, ada percepatan. Jadi programnya sudah ada, batas waktunya kan sampai 31 (Desember). Insya Allah, semua sudah diperhitungkan,” kata Riza, seperti dikutip Antara.

Baca Juga: Kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta Demi Kepentingan Masyarakat

Terkait menggenjot pendapatan dari pajak, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif pajak berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi denda administrasi pajak daerah hingga akhir 2021.

Insentif pajak ini berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, hingga pajak parkir.

Untuk pajak PBB-P2, Pemprov DKI memberikan keringanan sebesar 10 persen setiap tahun untuk pokok piutang pajak 2013 hingga 2021.

Khusus untuk pokok piutang pajak 2021 dengan nominal di atas Rp1 miliar, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran melalui laman https://pajakonline.jakarta.go.id.

“Permohonan angsuran diajukan paling lama tanggal 20 Desember 2021,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Lusiana Herawati dalam keterangannya.

Bagi wajib pajak yang sudah membayar PBB-P2 Tahun 2021 pada Oktober lalu juga bisa mengajukan keringanan 10 persen lewat laman resmi tersebut paling lambat 24 Januari 2022.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button