Bappeda Depok: Pembangunan Perlu Libatkan Tujuh Pihak
INDOPOSCO.ID – Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian (Bappeda) Kota Depok, Jawa Barat, menyatakan pembangunan untuk mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan perlu melibatkan 7 pihak atau heptahelix pembangunan.
“Heptahelix yaitu dengan melibatkan akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, media, NGO, dan pengamat,” kata Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana di Depok, Jumat (24/12/2021).
Ia mengatakan untuk meresap aspirasi maka dilakukan Kolaborasi Bareng Komunitas( Kongko) Pembangunan yang digelar sebanyak empat kali, yang dikemas cukup tenang agar banyak usulan yang masuk untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahun 2023.
Baca Juga : Warga Keluhkan Uji Coba Ganjil Genap di Margonda, Depok
“Dalam proses perencanaan pembangunan Kota Depok sudah dipayungi dengan Peraturan Wali Kota Depok (Perwal) Nomor 101 Tahun 2021. Yakni tentang Sinergitas Partisipatif Pembangunan. Wali Kota Depok Mohamamd Idris sangat mendukung proses pembangunan seperti ini, Kongko Pembangunan juga bagian dari Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan 2023 yang sebelumnya telah digelar,” tuturnya, dikutip dari Antara.
Dadang menjelaskan, hasil dari Kongko Pembangunan nantinya akan mementingkan program Pengentasan Kemiskinan di tahun 2023. Dengan mengenali potensi alternatif dari kebijakan yang ada.
Baca Juga : Hadapi Bencana Alam, Pemkot Depok Siap Siaga
“Hasil diskusi ini akan kami formulasikan untuk menguatkan tematik pembangunan di tahun 2023 dengan tema peningkatan infrastruktur dasar perkotaaan dan pemilihan ekonomi, salah satunya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan isu hari ini,” jelasnya.
Dadang menambahkan, untuk isu penanggulangan kemiskinan yang diulas juga telah menghasilkan beberapa ide. Misalnya dengan melakukan integrasi data bagi warga prasejahtera.
“Kami memang sudah punya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok sebagai acuan pembangunan. Tapi setiap tahun tentu ada isu yang berkembang yang belum masuk ke dalamnya. Maka dengan rangkaian Kongko Pembangunan ini akan menjadi penguatan,” ucap Dadang.
Dadang menjelaskan ada empat isu pembahasan dalam Kongko Pembangunan. Yakni terkait ekonomi, sosial penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dan pelayanan reformasi birokrasi. (mg4)
