Megapolitan

Mal Pelayanan Publik Kini Hadir di Kota Bekasi

INDOPOSCO.ID – Kemudahan dalam mengurus perizinan dan non perizinan kini dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Bekasi melalui hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Sejumlah layanan telah tersedia dalam satu gedung sehingga masyarakat dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

Lahirnya MPP di Kota Bekasi diharapkan dapat memangkas prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit. Dengan pelayanan yang ramah dan mudah ini, juga diharapkan akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi setempat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat meresmikan MPP Kota Bekasi, Rabu (10/3/2021).

“Saya berharap agar MPP Kota Bekasi dapat memberikan pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan, memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang sudah tersedia, serta meningkatkan koordinasi dengan lintas instansi sehingga semakin banyak jenis layanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Penyelenggaraan MPP merupakan sebuah terobosan untuk mengikis anggapan pelayanan pemerintah yang berbelit, lambat, mahal, dan tidak pasti. Untuk itu, penyelenggara pemerintahan harus menempatkan masyarakat sebagai aspek terdepan dan prioritas, membangun institusi publik yang berintegritas, responsif melayani dan aktif, serta memberdayakan rakyat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan kebijakan publik.

Sebagai kota strategis penyangga ibu kota Jakarta, Kota Bekasi memiliki peluang tersendiri untuk menarik investor. Oleh karenanya, kemudahan berusaha harus didorong melalui pembangunan MPP.

Tjahjo juga mengingatkan agar aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dapat menghadirkan pelayanan dengan mengedepankan keramahan. Dengan penerapan tersebut diyakini dapat menarik minat masyarakat, investor, dan juga calon investor untuk datang ke MPP Kota Bekasi yang diberi nama Grha H. Dudung T. Ruskandi tersebut.

MPP ke-36 di Indonesia ini menerapkan teknologi informasi yang juga sejalan dengan pembangunan sistem perizinan terintegrasi oleh pemerintah. Dengan dibangunnya sistem daring ini dapat mengintegrasikan pasar besar dalam satu kesatuan investasi nasional.

Menurut Tjahjo, MPP ke-4 di Jawa Barat ini dihadirkan oleh negara dengan melihat potensi besar daerah untuk mendatangkan devisa, menyerap investasi yang luas, serta mengembangkan komunitas UMKM sebagai pilar ekonomi daerah. Prinsipnya, perizinan dan pelayanan dibuat ringkas, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button