Koran Indoposco - Penempatan penjabat kepala daerah (Pj kada) yang berasal dari TNI dan Polri masih menjadi pro dan kontra. Sejumlah pihak tidak mempermasalahkan penjabat kada dari kalangan TNI-Polri. Di sisi lain, pemerintah diminta untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penjabat kada. Pasalnya, dalam putusan tersebut, TNI-Polri tidak dapat menjadi penjabat kada, kecuali telah mengundurkan diri dari dinas aktif dan berstatus JPT Madya atau JPT Pratama sesuai ketentuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). (*)
