Pasca Kematian Amini, Iran Berjanji Lindungi Semua Warganya
INDOPOSCO.ID – Pemerintah Republik Islam Iran menegaskan mereka akan melindungi hak-hak semua warganya, termasuk mencari tahu penyebab kematian Mahsa Amini, yang meninggal usai ditahan polisi moral atas pelanggaran aturan hijab.
“Republik Islam Iran sekali lagi menegaskan untuk melindungi hak-hak dari semua warganya. Kami akan serius mengejar insiden kematian Mahsa Amini hingga penyebab kematiannya ditemukan,” demikian keterangan pers Kedutaan Besar Republik Islam Iran seperti dikutip Antara, Jumat (30/9/2022).
Iran disebutkan tak akan membiarkan hak-hak Amini dan keluarga yang ditinggalkan dilanggar jika ada yang dinyatakan bersalah karena kelalaian atau kesalahan. Setelah meninggalnya Amini, beberapa tim investigasi dan pencari fakta khusus dibentuk oleh Pemerintah Iran untuk mengklarifikasi semua aspek insiden dan menemukan kebenaran.
Baca Juga : Kematian Perempuan di Tahanan Polisi karena Lepas Hijab Picu Kemarahan Publik Iran
Tim investigasi disebutkan telah mulai bekerja menghasilkan penyelidikan atas insiden kematian Amini, termasuk melakukan penelitian lapangan dan eksperimen ilmiah, meninjau catatan medis, memintai keterangan orang-orang dan pihak-pihak yang relevan serta meninjau rekaman CCTV.
Hasil dari investigasi dan pencarian fakta oleh tim-tim tersebut secara terpisah akan diserahkan kepada otoritas kehakiman Iran. Terkait pemberitaan banyak media yang menuding adanya serangan dan pemukulan terhadap Amini, Pemerintah Iran menilai kesimpulan tersebut terlalu dini, mengingat investigasi dan penyelidikan masih berlangsung.
Pemerintah Iran menekankan bahwa mereka merupakan pemerintahan yang dipilih melalui proses referendum dengan meraih 98,2 persen suara masyarakat Iran. Oleh karena itu, kerangka politik pilihan masyarakat tersebut menjadi dasar atas berbagai peraturan yang sesuai dengan norma budaya dan agama masyarakat Republik Islam Iran, termasuk dalam peraturan wajib hijab di negara itu.
Pada saat bersamaan, para aparat penegak hukum dalam proses melaksanakan aturan perundang-undangan, termasuk wajib hijab, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat. Pemerintah Iran menegaskan bahwa aparat yang mengabaikan HAM dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Segala bentuk perilaku ilegal oleh aparat penegak hukum memberikan korban hak untuk mengajukan pengaduan dan menindaklanjutinya.
Setiap kesalahan dan kelalaian oleh aparat, dapat diselidiki dan hukuman yang setimpal akan diberikan kepada oknum pelanggar secara nyata. (wib)
