INDOPOSCO.ID – Uni Eropa (EU) harus membahas pelarangan impor gas Rusia setelah pejabat Ukraina dan Eropa menuduh pasukan Rusia melakukan kekejaman di dekat Kiev, Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht mengatakan pada Minggu (3/4).
“Harus ada tanggapan. Kejahatan semacam itu tidak boleh dibiarkan tanpa direspons,” kata kementerian pertahanan mengutip Lambrecht dalam sebuah wawancara dengan media penyiaran publik ARD seperti dikutip Antara, Senin (4/4/2022).
Berlin sejauh ini menolak seruan untuk memberlakukan embargo pada impor energi dari Rusia, dengan mengatakan ekonominya dan negara-negara Eropa lain terlalu bergantung pada mereka.
Rusia memasok 40 persen kebutuhan gas Eropa. Menteri Ekonomi Robert Habeck mengulangi sikap pemerintah pada Minggu malam di media penyiaran ZDF, dengan mengatakan Jerman mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia tapi tidak dapat langsung menghentikan itu sepenuhnya.
Tekanan terhadap pemerintah dan di dalam pemerintah sendiri sedang bermunculan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih radikal.
Lambrecht mengatakan para menteri EU sekarang harus membahas larangan, menurut sebuah unggahan Twitter dari kementeriannya.
Uni Eropa telah mengerjakan sanksi tambahan untuk beberapa waktu tetapi Komisaris Ekonomi Paolo Gentiloni mengatakan pada Sabtu bahwa tindakan tambahan apa pun tidak akan memengaruhi sektor energi.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada Minggu malam bahwa sekutu Barat akan menyetujui sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dalam beberapa hari mendatang.
Ukraina mengatakan pada Sabtu bahwa mereka telah mengambil kendali penuh atas wilayah Kiev untuk pertama kalinya sejak Rusia melancarkan invasi pada 24 Februari.
Wali kota Bucha, sebuah kota yang dibebaskan dan berjarak 37 km dari ibu kota, mengatakan 300 penduduk telah dibunuh oleh tentara Rusia.
Kementerian pertahanan Rusia membantah tuduhan itu, seraya mengatakan rekaman dan foto-foto yang menunjukkan mayat di Bucha adalah “provokasi lain” oleh Kiev.
Scholz menyerukan dalam sebuah pernyataan agar organisasi internasional seperti Komite Palang Merah Internasional (ICRC) diizinkan memasuki daerah yang terkena dampak untuk mendokumentasikan secara independen apa yang dia sebut sebagai kekejaman. (mg1)
