INDOPOSCO.ID – Amerika Serikat akan terus mendesak Myanmar untuk menegakkan demokrasi yang inklusif bagi rakyatnya di tengah kondisi yang mengkhawatirkan di negara tersebut, kata Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken.
“Kami bersama sekutu dan mitra kami akan terus menekan pemerintahan Myanmar untuk menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu, membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil, memuluskan akses tanpa hambatan dan memulihkan jalan Myanmar menuju demokrasi inklusif,” kata Blinken dalam pidatonya di Universitas Indonesia yang dipantau secara daring melalui webinar The 9th US-Indonesia Investment Summit dari Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (14/12/2021).
Dia mengatakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah merumuskan Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus) sebagai upaya menggandeng Myanmar dalam dialog konstruktif guna mencari resolusi damai yang menghargai hak dan cita-cita warga negara Myanmar. “Tujuan itu yang kami terus upayakan dan kami tidak akan menyerah begitu saja,” katanya.
Baca Juga: China Temukan Kasus Pertama Omicron
Menurut dia, kebebasan berarti terbuka terhadap kritik, juga refleksi diri. Dalam konteks kenegaraan, bebas berarti kemampuan untuk memilih jalan dan mitranya sendiri.
Dalam tingkat regional sebagai bagian dari dunia, kata Blinken, permasalahan akan ditangani secara terbuka, aturan harus ditegakkan secara transparan dan diterapkan secara adil.
Myanmar dinilai tidak mematuhi hukum internasional, melanggar janjinya sendiri karena tidak menyelenggarakan pemilu dalam satu tahun, serta tidak melaksanakan Konsensus Lima Poin tersebut.
AS sebelumnya juga mendesak Kamboja untuk tidak memberikan pengakuan apapun kepada junta militer Myanmar saat Kamboja memegang keketuaan ASEAN pada 2022.
Pernyataan itu disampaikan Konselor Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet saat kunjungan singkatnya ke Phnom Penh, Jumat (10/12/2021) lalu.
Upaya tersebut dilakukan agar Kamboja turut memajukan dan menjunjung tinggi rencana perdamaian oleh ASEAN.
Pernyataan Chollet itu disampaikan beberapa hari setelah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan pejabat Myanmar harus diundang kembali ke pertemuan ASEAN, menyusul pengecualian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam KTT ASEAN tahun ini. (mg2)
