Baleg DPR Lebih Akomodir Putusan MA daripada MK, Fraksi PDIP Protes
INDOPOSCO.ID – Badan Legislatif (Baleg) DPR RI secara cepat menyepakati revisi UU Pilkada. Salah satunya soal batas usia untuk maju Pilkada.
Baleg menyepakati RUU Pilkada mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024. Putusan tersebut mengubah syarat usia calon kepala daerah.
Putusan MA itu menyebut calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon.
Dengan begitu, Baleg tak mengindahkan putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon yang dijadwalkan 22 September 2024
Pimpinan rapat Baleg, Achmad Baidowi alias Awiek memaparkan ada dua perbedaan putusan, yakni milik MK dan MA, dimana MA mengatur syarat usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan calon terpilih.
“Itu kan sebenarnya tergantung kita. Perintah di MK itu ya hanya menolak gitu aja kan? Artinya ada yang lebih detail itu di putusan MA,” kata Awiek dalam sidang yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Lalu wakil dari partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyampaikan pendapat. Mereka mendorong Baleg untuk mengakomodasi putusan MA.
Kemudian, Awiek langsung membuat keputusan untuk tidak mengakomodasi putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024, tetapi pakai putusan MA
“Merujuk pada MA ya? Lanjut,” ucapnya.
Apa yang diucapkan pimpinan sidang ini langsung diprotes oleh Fraksi PDIP. Mereka tak terima dengan pengambil keputusan yang terburu-buru. Putra Nababan dari PDIP melancarkan kritik ke Awiek.
“Sudah dihitung per fraksi siapa setuju dan tidak setuju,” ucap Putra.
Awiek menolak mengakomodasi pendapat PDIP. Dia beralasan Fraksi PDIP sudah diberi kesempatan bicara sebelumnya.
Awiek mengatakan dengan nada tinggi, “Yang penting Fraksi PDIP sudah sampaikan pendapat. Saya kira fair saja kan,” tutup Awiek yang tetap mengesahkan batas usia Cakada berdasarkan putusan MA, bukan MK.
Diketahui, Mahkamah Agung telah memerintahkan KPU untuk mengubah syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur lewat amar putusan terhadap gugatan yang dilayangkan Partai Garuda.
Lewat amar putusan itu, MA meminta agar syarat usia 30 tahun bagi cagub dan cawagub tidak terhitung sejak penetapan cagub-cawagub sebagai pasangan calon oleh KPU, melainkan sejak pelantikan.
Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 4 ayat 1 huruf d itu berbunyi:
“Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur memenuhi persyaratan sebagai berikut. (d). berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, terhitung sejak penetapan calon”.
Dari putusan MA inipun membawa dampak atas pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah.
Sementara, MA lawat amar putusannya meminta agar pasal itu dicabut dan diganti menjadi:
“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”.
Belakangan, Mahkamah Konstitusi kemarin Rabu (20/8) memutuskan bahwa aturan syarat batas usia 30 tahun berlaku sejak penetapan calon.
Putusan MK ini menuai polemik karena putra dari Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, punya kepentingan di Pilkada 2024 setelah namanya mulai masuk bursa kandidat Cawagub Jawa Tengah.
Kaesang sendiri baru akan genap berusia berusia 30 tahun pada 25 Desember mendatang.
Penetapan calon kepala daerah yang memenuhi syarat untuk ikut Pilkada diumumkan September 2024. Sementara pelantikan kepala daerah terpilih 2024 dijadwalkan pada akhir Januari atau awal Februari 2025. (dil)
