Headline

Perwira TNI Jadi Ajudan DPR, Pengamat: Negara Rugi Melatihnya

INDOPOSCO.ID – Pengamat Militer Selamat Ginting menilai permintaan Anggota Komisi III DPR RI Brigitta Lasut tidak sesuai prosedur. Semestinya, permintaan ajudan dari personel TNI harus dilakukan melalui Kesekretariatan Jenderal DPR RI.

“Dia kan masih muda, jangan-jangan tidak paham. Seharusnya permintaan tidak dilakukan secara perseorangan, tapi lewat prosedur kesekjenan. Jadi nanti kesekjenan yang bersurat ke Mabesad,” kata Selamat Ginting melalui gawai, Minggu (23/1/2022).

Ia mengatakan, permintaan dari satu anggota akan diikuti oleh semua anggota DPR. Dan apabila itu dipenuhi, maka jumlahnya bisa lebih dari satu batalyon.

Berita Terkait

“Satu anggota DPR 2 anggota TNI, kalau DPR seluruhnya lima ratusan sudah 1 batalyon. Apalagi permintaan TNI muda,” katanya.

Baca Juga : Panglima TNI Janji Selidiki Penghentian Kasus Dugaan Korupsi Helikopter AW

Menurut dia, personel TNI muda sebaik-baiknya di lapangan. Tidak kemudian menjadi ajudan DPR. “Negara rugi melatih mereka. Masa hanya bertugas mengawal mereka. Ini biasanya mahal,” terangnya.

Untuk pengawalan, lanjut dia, bisa dilakukan secara situasional. Seperti anggota DPR RI saat bertugas di Papua. Dan itu dilakukan tidak secara permanen.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button