Headline

Apakah Revisi UMP DKI Ada Kepentingan Politik? Kadin: Oh Jelas!

INDOPOSCO.ID – Sejumlah perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di balik revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. “Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas! Itu jelas!,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (20/12/2021).

Terlebih, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu sebelumnya menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah supaya mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI Jakarta.

“Padahal tidak ada korelasinya. Kalau mau minta perbaikan formula itu karena itu PP yang ditanda tangani Presiden, langsung saja ke Pak Presiden, kira- kira begitu,” tandasnya.

Baca Juga: Bela Anies, Wakil Ketua DPD Sebut UMP DKI Adil dan Proporsional

Adi menilai dampak revisi UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp225. 667 dari UMP 2021, sangat membingungkan kalangan pengusaha.

Pasalnya, masih menurut dia, hitungan rencana bisnis akan jadi tidak karuan karena kebijakan yang berubah- ubah.

“Investor dan kami sebagai pelaku usaha itu satu kata kuncinya, kepastian hukum dari pemerintah. Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lha ini Pak Anies berubah-ubah,” pungkasnya dilansir Antara.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button