Headline

KPU Perlu Mandiri soal Jadwal Pemilu 2024

INDOPOSCO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus benar-benar mandiri dalam mengambil keputusan terkait jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kemandirian itu berkaitan dengan independensi menjalankan wewenang sesuai dengan peraturan dan undang-udang yang berlaku.

Pakar komunikasi politik (komunikolog) dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing mengatakan, berbicara tentang aktor politik dalam hal ini partai politik dan individu yang berprofesi sebagai politisi (politician), sudah pasti di sana ada politik. Mana mungkin, aktor politik berperilaku tidak politik.

Terkait belum adanya kesepatakan mengenai jadwal Pemilu 2024, yang merupakan pesta demokrasi lima tahunan, tentu tidak terlepas dari perilaku politik.

“KPU tampaknya belum mandiri dalam mengambil keputusan untuk menentukan jadwal Pemilu 2024. Menurut saya, penentuan jadwal pemilu adalah ranah dan kewenangan KPU. Memang undang-udang kita mengatur soal konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Tetapi itu kan sifatnya konsultatif. Konsultasi boleh dilakukan untuk mendengar masukan dari pemerintah dan DPR, tetapi tetap decision terakhir ada di KPU,” ujar Emrus, kepada INDOPOSCO, Rabu (1/12/2022).

KPU kata Emrus, harus mendengarkan sungguh-sungguh masukan dari pemerintah dan DPR. Kalau, usulan dari DPR atau pemerintah lebih baik, bisa diambil oleh KPU dalam memutuskan jadwal Pemilu 2024.

“Intinya, keputusan ada di KPU, bukan di pemerintah dan DPR. Kalau KPU merasa tanggal yang mereka tentukan baik, maka tetapkan saja. Yang penting telah dilakukan langkah konsultasi dengan pihak pemerintah dan DPR,” kata Emrus.

Menurut Emrus, penetapan jadwal Pemilu 2024 itu, bisa saja diambil dari yang diusulkan pemerintah, atau usulan DPR, atau tanggal yang ditentukan oleh KPU sendiri, atau bisa juga tanggal lain yang menjadi jalan tengah.

“Tetapi, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus tetap mandiri dalam mengambil keputusan, tentu berdasarkan berbagai pertimbangan yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Namun, kata Emrus, KPU agak sulit untuk mengambil keputusan dengan mandiri karena keberadaan komisioner KPU dipilih oleh panitia seleksi (Pansel) yang dibentuk pemerintah.

“Kalau kita bicara secara sosiologis, tidak ada suatu fenomena sosial itu bersifat objektif 100 persen. Mendekati objektif, mungkin. Relasi-relasi antara manusia itu tidak bisa dilepaskan dari unsur subjektivitas. Karena setiap manusia memiliki subjektivitas. Subjektivitas saya adalah kepentingan saya, dan kepentingan politik dari partai politik di  mana saya bernaung. Hal yang sama dengan proses seleksi komisioner KPU pasti tidak terlepas dari  hal subjektivitas,” kata Emrus.

Menurut  Emrus, unsur subjektivitas inilah menjadi salah satu faktor  KPU agak sulit  untuk mengambil keputusan dengan mandiri dalam hal penentuan jadwal  Pemilu 2024.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button