Headline

KPK Cegah Korupsi di Samsat DKI Jakarta

INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi terkait pencegahan korupsi pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi DKI Jakarta.

Dalam koordinasi tersebut, KPK mendorong diintegrasikannya Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) kendaraan bermotor yang dikelola Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya dengan aplikasi pajak daring Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi DKI Jakarta.

“Dari delapan area intervensi yang kami dorong dalam program pencegahan pemda, yang kita lakukan hari ini terkait optimalisasi pajak daerah. Untuk itu, kami ingin mempelajari apa yang menjadi kewenangan dari Bapenda dan Ditlantas Polda serta inovasi yang telah dibuat,” kata Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah II KPK Dwi Aprillia Linda Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/10/2021), seperti dikutip Antara.

Baca Juga : JPU Tuntut Terdakwa Mantan Kepala Samsat Malingping 7 Tahun Penjara

Sebelumnya, rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi pada Samsat Provinsi DKI Jakarta tersebut telah digelar di Ruang Rapat Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/10).

Turut hadir Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati dan jajaran, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Angket Sambodo Purnomo Yogo dan jajaran, tim TGUPP Provinsi DKI Jakarta Komjen Pol (Purn) Oegroseno beserta tim perwakilan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Lusiana menyampaikan dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak, Pemprov DKI selalu bersinergi dengan Ditlantas Polda dan Jasa Raharja serta menjajaki kebijakan Polri mengingat pemungutan pajak bukan otonomi “full” pemda.

“Semoga PKB dapat meningkat mengingat PKB urutan ke-2 berdasarkan jumlah setelah Pajak Bumi Bangunan (PBB),” ujar Lusiana.

Ia melaporkan capaian penerimaan PKB Provinsi DKI Jakarta sejak 2017 rata-rata Rp8 triliun per tahun. Untuk tahun 2021 sampai dengan 20 Oktober, penerimaan sudah Rp6,8 triliun atau 75 persen dari target Rp9,1 triliun.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button