Headline

Pimpinan KPK Janji Tidak Mangkir dari Panggilan Komnas HAM

INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan lembaga tersebut tidak mangkir dari panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) namun lebih pada masalah kepastian hukum.

“Salah satu kepastian hukum itu adalah kejelasan tentang keterangan apa yang dibutuhkan kepada KPK,” kata Nurul Ghufron di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis, usai menjalani pemeriksaan terkait dengan kisruh tes wawasan kebangsaan.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa asas-asas yang perlu diperhatikan salah satunya mengenai kepastian hukum.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pada hari Selasa (15/6) KPK mengutus Biro Hukum dan Kepala Bagian Litigasi mempertanyakan apa saja keterangan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM.

Kehadiran Gufron ke Komnas HAM untuk menjelaskan beberapa hal, di antaranya mengenai landasan hukum hingga legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Mulai dari tindak lanjut Pasal 5 Ayat (6) PP Nomor 41 Tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK menyusun Peraturan Komisi (Perkom) tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button