Headline

Hendardi Sebut Pemanggilan Pimpinan KPK dan BKN Oleh Komnas HAM Tak Tepat, Mengada-ada

INDOPOSCO.ID – Ketua Setara Institute Hendardi menilai pemanggilan pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) oleh Komnas HAM bukan saja tidak tepat, namun terkesan mengada-ada.

Karena seperti hanya terpancing irama genderang yang ditabuh 51 pegawai KPK yg tidak lulus TWK yang jumlahnya kurang dari 5,4 % pegawai KPK.

“Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi terkait yang profesional adalah semata urusan administrasi negara yang masuk dalam lingkup hukum tata negara (HTN). Dan hal ini merupakan perintah UU dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi ASN. Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana,”kata Hendardi melelui keterangan diterima indoposco.id,Kamis (10/6/2021).

Hendardi mengatakan, bahwa pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi.

“Semestinya Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi dimana ada dugaan pelanggaran HAM yg terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN, “ujarnya.

Analoginya, lanjutnya, jika misalkan ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian ada sebagian kecil yang tidak lulus apakah mereka bisa otomatis mengadu ke Komnas HAM dan langsung diterima dengan mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM?

Dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM, agar Komnas HAM tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat siapapun dengan interes apapun.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button