Headline

Moeldoko Persilakan Kritik Pemerintah, ini Tanggapan Pakar Hukum

INDOPOSCO.ID – Langkah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mempersilakan masyarakat mengkritik pemerintah menunjukkan bahwa masyarakat diberi perlindungan dan jaminan hukum untuk berpendapat.

Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Agus Surono mengatakan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, dalam menyampaikan pendapat juga tetap harus memperhatikan etika atau kesopanan yang selalu memperhatikan budaya ketimuran dalam menyampaikan pendapat.

“Kritik yang disampaikan sejatinya dalam rangka memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang, bukan didasarkan atas kebencian terhadap orangnya yang tidak didasarkan pada fakta-fakta atas hasil pengamatan,” ujarnya, seperti dikutip Selasa (15/2/2021).

Agus menjelaskan, kritik sangat berbeda dengan ujaran kebencian, fitnah dan penghinaan yang dilakukan dengan narasi yang menyinggung perasaan. Dikatakan, sejak 21 April 2008, Hate Speech yang dilakukan di media sosial telah diatur pada Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button