INDOPOSCO.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyatakan, bahwa PKS terus menyerap aspirasi berbagai elemen masyarakat terkait polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Aspirasi tersebut menghendaki agar persoalan itu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional di DPR.
AMY menegaskan, pasca putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Gibran mundur atau jika tidak Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan pilihan yang paling relevan diambil oleh DPR RI.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata AMY dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, penggunaan hak-hak DPR harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi antar fraksi. PKS akan terus membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.
“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI,” ujar AMY.
“Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” tambahnya.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Hal tersebut mendorong penggunaan hak angket di DPR. (dan)
