INDOPOSCO.ID – Maraknya kasus perundungan atau bullying terhadap anak yang berujung pada kekerasan hingga kematian mendapat perhatian serius Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak, termasuk memastikan lingkungan tempat tinggal dan sekolah menjadi ruang yang aman bagi setiap anak.
Perhatian Puan muncul menyusul kasus dugaan perundungan yang menewaskan seorang anak penyandang down syndrome berusia 10 tahun berinisial Z di Surabaya. Ironisnya, dua anak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut juga masih berusia 10 dan 8 tahun.
“Kematian seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya, menjadi pengingat serius bahwa perlindungan anak harus hadir hingga ke lingkungan tempat tinggal,” kata Puan dalam keterangan persnya, dikutip Rabu (21/10/2026).
Peristiwa yang terjadi pada 12 September 2026 itu kini tengah ditangani kepolisian sebagai dugaan tindak kekerasan yang melibatkan anak-anak.
“Kematian seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya menjadi pengingat serius bahwa perlindungan anak harus hadir hingga ke lingkungan tempat tinggal,” ujar Puan dalam keterangan persnya, Selasa (20/10/2026).
Menurut Puan, kasus tersebut bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap anak, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun intelektual.
Anak penyandang disabilitas, kata dia, memiliki kerentanan tersendiri karena mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, meminta pertolongan, maupun menceritakan kekerasan yang dialaminya.
Karena itu, perlindungan terhadap mereka membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Puan menilai, penanganan kasus bullying tidak boleh berhenti pada proses hukum semata. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap upaya pencegahan, sistem pelaporan, pendampingan korban, hingga kecepatan respons ketika ditemukan indikasi kekerasan terhadap anak.
Ia juga meminta kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak yang terlibat.
Pemeriksaan saksi, hasil forensik, asesmen sosial, serta pendalaman peran masing-masing anak harus menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa proses hukum terhadap anak harus memperhatikan usia, perkembangan psikologis, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Diketahui, Polrestabes Surabaya menangani perkara tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat anak-anak yang diduga terlibat belum berusia 12 tahun, penanganan selanjutnya memerlukan keputusan bersama dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa pendekatan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh mengabaikan hak keluarga korban untuk mendapatkan kejelasan atas peristiwa yang merenggut nyawa anak mereka.
Puan menyebut, kasus di Surabaya bukan satu-satunya peristiwa kekerasan terhadap anak yang menjadi perhatian publik. Sebelumnya, masyarakat juga dihebohkan dengan insiden kematian seorang anak sekolah berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga mengalami perundungan oleh sejumlah kakak kelasnya.
Rentetan peristiwa tersebut, menurut Puan, harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan anak, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan bagi penyandang disabilitas sesuai kewenangan masing-masing.
Ia mendorong pemerintah memperkuat layanan pengaduan yang mudah diakses masyarakat, pendampingan psikologis, serta mekanisme respons cepat mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan keluarga korban mendapatkan layanan psikologis, sosial, dan informasi terkait perkembangan perkara tanpa harus menanggung beban tambahan di tengah situasi duka.
Khusus bagi anak penyandang disabilitas, Puan menilai upaya pencegahan kekerasan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Keluarga dan pendamping perlu dibekali pengetahuan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan, membangun komunikasi yang tepat, serta mengakses bantuan profesional.
Sementara itu, anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga perlu menjalani asesmen profesional agar pembinaan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
“Perlindungan anak tidak cukup diukur dari banyaknya sosialisasi atau keberadaan aturan. Ukurannya adalah kemampuan sistem untuk mencegah kekerasan, merespons laporan secara tepat, mendampingi korban, serta memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman,” tegas Puan.
Ia berharap tragedi di Surabaya dan Pemalang tidak sekadar menjadi kasus yang ditangani secara hukum, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.
“Banyaknya kasus kematian anak akibat bullying harus menjadi pengingat bahwa keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(dil)
