INDOPOSCO.ID – Kebijakan larangan penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim di Azerbaijan menuai perhatian anggota DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, mendesak pemerintah negara tersebut segera mencabut kebijakan yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan beragama dan melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM).
Maman menegaskan, persoalan jilbab bukan sekadar menyangkut atribut keagamaan, melainkan juga hak fundamental setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya tanpa tekanan maupun diskriminasi.
“Kebebasan beragama adalah hak fundamental, bukan privilese yang boleh diberikan atau dicabut oleh kekuasaan,” tegas Maman dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).
Politisi Fraksi PKB itu menilai perbedaan ekspresi keagamaan tidak sepatutnya menjadi alasan bagi negara untuk membatasi hak warga negara. Apalagi, pembatasan tersebut berpotensi memengaruhi akses perempuan Muslim terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, hingga partisipasi dalam kehidupan sosial.
Karena itu, ia meminta setiap kebijakan yang berkaitan dengan ekspresi keagamaan ditinjau berdasarkan prinsip HAM, proporsionalitas, kesetaraan, dan nondiskriminasi.
Menurutnya, negara berkewajiban memastikan seluruh warga memperoleh perlindungan hak yang sama tanpa membedakan latar belakang maupun keyakinan agama.
Tak hanya mendesak Pemerintah Azerbaijan, Maman juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan aspirasi terkait persoalan tersebut melalui jalur diplomatik.
Ia turut mendorong Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta agar meneruskan aspirasi tersebut kepada otoritas terkait di negaranya.
Maman menilai hubungan baik antara Indonesia dan Azerbaijan semestinya menjadi ruang untuk membangun dialog sekaligus menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
“Indonesia perlu mengambil sikap yang jelas bahwa diskriminasi berbasis agama tidak dapat dibenarkan dan kebebasan beragama harus dihormati di mana pun,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI itu menambahkan, kemajuan demokrasi dan modernisasi suatu negara harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberagaman dan hak asasi manusia.
Ia berharap Pemerintah Azerbaijan mengevaluasi kebijakan yang dipersoalkan agar perempuan Muslim dapat menjalankan keyakinannya secara bebas, aman, dan bermartabat.
“Jilbab bukan ancaman bagi negara. Diskriminasi terhadap perempuan karena keyakinannya justru menjadi ancaman bagi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan,” pungkasnya.(dil)






















