INDOPOSCO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi kelangkaan BBM yang membuat warga harus mengantre berjam-jam di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Puan mengatakan, penanganan kelangkaan BBM tidak cukup hanya dengan mendatangkan tambahan pasokan. Pemerintah dan Pertamina juga harus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke SPBU, terutama di wilayah yang mengalami kekosongan stok.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026).
Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng hingga Bangli. Kondisi tersebut memicu antrean kendaraan yang mengular hingga satu kilometer di sejumlah SPBU.
Bahkan, seorang warga perempuan di Kabupaten Badung dilaporkan pingsan setelah mengantre BBM selama berjam-jam.
Pertamina sebelumnya menyebut kendala bongkar muat kapal tanker menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan BBM di Bali. Perusahaan pelat merah tersebut menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Puan mengingatkan, tambahan pasokan harus diikuti dengan kepastian distribusi agar BBM segera tersedia di SPBU yang mengalami kekosongan.
“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” ujarnya.
Ia mendorong Kementerian ESDM bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan distribusi, mulai dari kedatangan kapal tanker, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal BBM, hingga pengiriman kepada penyalur.
Menurut Puan, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi sekaligus menentukan langkah percepatan agar pelayanan kembali normal.
“Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Puan juga meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis bahan bakar dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan harus menjadi prioritas agar pengiriman berikutnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pasokan lanjutan tersedia.
Selain itu, pemerintah dan Pertamina diminta menetapkan indikator pemulihan yang terukur. Evaluasi tersebut antara lain mencakup jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan antarpengiriman, serta perkembangan waktu antrean kendaraan.
“Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” tutur Puan.
Selama proses pemulihan berlangsung, ia juga meminta pemerintah memastikan akses BBM bagi layanan darurat dan aktivitas penting masyarakat tetap terjaga melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
Kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi bahan pokok, menurut Puan, perlu diperhitungkan berdasarkan jenis BBM yang digunakan.
Ia menambahkan, pemerintah dan Pertamina harus memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas dalam menangani wilayah yang masih mengalami kendala pasokan. Dengan demikian, lokasi terdampak, pihak yang bertanggung jawab, dan perkiraan waktu pemulihan dapat diketahui secara pasti.
Puan mengingatkan, kelangkaan BBM yang berkepanjangan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi Bali, terutama sektor pariwisata dan industri kreatif yang menjadi penopang perekonomian daerah tersebut.
“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi nasional,” tegasnya.
DPR RI, lanjut Puan, melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali, termasuk kebutuhan cadangan operasional dan alternatif pengiriman apabila terjadi perubahan jadwal distribusi.
“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkasnya.(dil)
