INDOPOSCO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan pentingnya demokrasi yang tidak berhenti pada hak politik, tetapi mampu memberdayakan masyarakat dan menghadirkan keadilan sosial serta kesejahteraan. Pesan tersebut disampaikan Puan dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026).
Dalam agenda general debate yang diikuti para ketua parlemen anggota IPU, Puan menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi pada keadilan dan mampu mengubah demokrasi politik menjadi demokrasi ekonomi.
“Demokrasi harus memberikan kemampuan nyata kepada rakyat untuk membantu membentuk arah kebijakan, mengamankan bagian yang adil dari kemajuan, dan mengubah kehidupan mereka,” kata Puan.
Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema “Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua”. Menurut Puan, pemerintahan yang efisien, transparan, dan efektif merupakan hal penting, tetapi seluruhnya harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih mendasar, yakni keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya pertumbuhan, prosedur, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” ujarnya.
Puan menyampaikan parlemen memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan adil. Menurutnya, terdapat empat tanggung jawab utama parlemen, yakni memastikan legislasi menghasilkan aturan yang adil, mengarahkan anggaran untuk memperluas kesempatan dan mengurangi ketimpangan, melakukan pengawasan terhadap kekuasaan, serta memastikan suara rakyat hadir sebelum keputusan dibuat.
“Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat,” tegas Puan.
Ia juga mengingatkan adanya hubungan erat antara kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Karena itu, menurut Puan, demokrasi akan kehilangan makna substantif apabila kekayaan dan pengaruh terkonsentrasi pada segelintir pihak sehingga memengaruhi proses pengambilan keputusan publik.
Puan juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional di tengah ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, geoekonomi, dan geopolitik. Menurutnya, kerja sama internasional harus tetap menghormati hak setiap bangsa untuk menentukan arah pembangunannya sesuai kepentingan rakyat masing-masing.
“Kedaulatan nasional dan solidaritas internasional bukanlah kutub yang berlawanan. Negara-negara yang berdaulat dan setara justru membentuk dasar bagi kerja sama internasional yang adil,” tuturnya.
Ia menilai demokrasi tidak hanya diperlukan di dalam suatu negara, tetapi juga dalam hubungan antarnegara. Keputusan global terkait perdagangan, keuangan, teknologi, iklim, kesehatan, dan keamanan, kata Puan, tidak semestinya hanya mencerminkan kepentingan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu.
“Kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, atau kekuasaan dari akuntabilitas,” kata Puan.
Di hadapan para pimpinan parlemen dunia, Puan kemudian menyerukan penguatan kerja sama antarparlemen untuk membangun tatanan global yang lebih adil dan manusiawi.
“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mewakili rakyat Indonesia, menyerukan kepada seluruh parlemen anggota IPU untuk bekerja sama membangun tatanan dunia yang lebih baik, lebih makmur, adil, dan manusiawi,” serunya.
Kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 juga berkaitan dengan agenda pemilihan Presiden IPU ke-32 untuk masa jabatan 2026–2029. Pemilihan tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat (9/10/2026), menggantikan Presiden IPU ke-31 Tulia Ackson dari Tanzania.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan kehadiran Puan dalam forum tersebut menjadi bagian dari partisipasi Indonesia dalam proses pemilihan pimpinan organisasi parlemen dunia yang berlangsung setiap tiga tahun.
“Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa tiga tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026–2029,” kata Irine.
Terdapat tiga kandidat dalam pemilihan tersebut, yakni Sahiba Gafarova dari Azerbaijan, Milton Dick dari Australia, dan Rojo Edwards Silva dari Chile. Sebelum pemungutan suara, Puan dijadwalkan mendengar visi dan misi para kandidat serta bertemu dengan mereka secara berimbang.
Puan telah melakukan pertemuan dengan ketiga kandidat di sela-sela rangkaian Sidang Umum IPU. Selain itu, Ketua DPR RI tersebut juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan parlemen negara anggota IPU, di antaranya Thailand dan Georgia.
Menurut Irine, kehadiran Puan mendapat sambutan hangat dari sejumlah delegasi negara sahabat. Ia menyebut beberapa anggota parlemen memberikan apresiasi terhadap pandangan Puan mengenai keadilan sosial dan demokrasi ekonomi yang disampaikan dalam forum tersebut.
“Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi,” ungkap Irine.
Irine menambahkan, sejumlah delegasi juga menghampiri Puan setelah agenda pidato untuk menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap resolusi Nepal dan pandangan yang disampaikan dalam forum IPU.
Melalui keikutsertaannya dalam forum tersebut, Puan membawa pesan bahwa tata kelola pemerintahan pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Pada akhirnya, tata pemerintahan yang baik bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah rakyat, keadilan, martabat, dan kemampuan rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” pungkas Puan. (dil)
