INDOPOSCO.ID – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka peluang revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027. Usulan perubahan tersebut tidak hanya menyangkut penyesuaian jumlah anggota DPRD, tetapi juga membuka ruang pembahasan mengenai penataan pemerintahan Jakarta secara menyeluruh.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan revisi UU DKJ perlu dipertimbangkan dalam agenda legislasi tahun 2027. Usulan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi DPRD DKI Jakarta yang menginginkan penyesuaian sejumlah ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan ibu kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Bob dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
“RUU tentang perubahan kedua atas Nomor 2 Tahun 2024 tetap dijadikan salah satu prioritas tahun 2027,” ujar Bob.
Menurut Bob, pembahasan revisi UU DKJ tidak seharusnya hanya berfokus pada persoalan jumlah kursi DPRD. Ia menilai, perubahan regulasi tersebut perlu mencakup evaluasi terhadap struktur dan tata kelola pemerintahan Jakarta sesuai dengan status kekhususannya.
“Kalau rujukannya adalah undang-undang dari DPRD DKI ini, maka pandangannya tidak tersudutkan atau terbentur oleh hanya sekadar jumlah kursi, tetapi lebih daripada itu,” jelasnya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemungkinan pengaturan keberadaan DPRD di tingkat kabupaten/kota. Saat ini, Jakarta memiliki DPRD di tingkat provinsi, sementara tidak terdapat DPRD pada tingkat kabupaten/kota dalam struktur pemerintahan daerahnya.
Bob menilai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan kajian apabila revisi UU DKJ dilakukan. Evaluasi diperlukan untuk melihat kembali penataan kelembagaan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan Jakarta.
“Artinya ketika ada satu upaya untuk merevisi, maka ketimpangan-ketimpangan dan kesetaraan itu perlu dijalin kembali,” kata Bob.
Ia menegaskan, perubahan UU DKJ harus dikaji secara komprehensif agar tidak sekadar menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga mampu menyesuaikan desain pemerintahan Jakarta dengan karakteristik dan status kekhususannya.
Peluang masuknya revisi UU DKJ dalam Prolegnas Prioritas 2027 pun membuka ruang pembahasan lebih luas mengenai sistem pemerintahan dan keterwakilan masyarakat di Jakarta. Namun, substansi perubahan serta ketentuan yang akan direvisi masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam proses legislasi DPR RI.(dil)
