INDOPOSCO.ID – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong penguatan konektivitas transportasi di Papua melalui pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi dan menyeluruh. Penguatan konektivitas dinilai penting untuk membuka akses wilayah, memperlancar mobilitas orang dan barang, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan.
Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu mengatakan, penguatan konektivitas menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konektivitas. Hal itu disampaikan dalam forum koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Bupati Jayapura, Papua.
Menurut Badikenita, RUU Konektivitas akan mengatur sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antardaerah. Regulasi tersebut juga diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi nasional yang lebih terintegrasi.
“RUU Konektivitas ini akan membahas sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antardaerah. Nanti akan diatur agar tidak ada monopoli harga tiket pesawat pada jalur penerbangan tertentu,” katanya.
Dia menegaskan, fungsi transportasi tidak sebatas memindahkan manusia dari satu daerah ke daerah lain. Transportasi juga memiliki peran penting dalam distribusi barang, pemenuhan kebutuhan pokok, serta kelancaran logistik masyarakat.
Anggota Komite II DPD RI dari Papua Henock Puraro menambahkan, Kabupaten Jayapura dipilih sebagai lokasi pertemuan karena memiliki posisi strategis sebagai salah satu simpul transportasi di Papua.
“Kami memilih Kabupaten Jayapura karena kabupaten ini menjadi hub transportasi yang terintegrasi di Provinsi Papua,” ujarnya.
Ia menilai berbagai masukan tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan transportasi nasional, khususnya di Papua. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi sekaligus masukan dalam penyusunan RUU Konektivitas.
“Penguatan konektivitas ini diharapkan dapat membuka akses menuju wilayah pedalaman, memperlancar distribusi kebutuhan pokok dan logistik, serta mendukung pemerataan pembangunan di Papua dan wilayah Indonesia lainnya,” ungkapnya.
Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yocku juga menilai transportasi merupakan fondasi penting dalam pembangunan Papua. Kabupaten Jayapura, kata dia, memiliki posisi strategis sebagai simpul pergerakan orang dan barang di wilayah tersebut.
Dari sektor jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan Deni menyampaikan sejumlah koridor prioritas pemerintah, termasuk Trans Papua Segmen VII Jayapura–Memberamo–Elelim–Wamena serta sejumlah ruas jalan di Kabupaten Jayapura.
Menurutnya, pembangunan sebagian ruas Trans Papua Segmen VII dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, masih terdapat 20 jembatan semipermanen pada segmen tersebut yang menjadi salah satu tantangan pengembangan konektivitas darat.
Sementara dari sektor udara, lanjutnya, Bandara Sentani menjadi salah satu simpul utama penerbangan di Papua. Bandara tersebut melayani penerbangan perintis ke 18 wilayah kabupaten. Pengelola bandara juga memberikan insentif kepada maskapai untuk membuka rute baru dan meningkatkan frekuensi penerbangan.
Diketahui, konektivitas laut juga menghadapi sejumlah tantangan. PT Pelindo menyampaikan perlunya pembangunan ekosistem transportasi laut yang terintegrasi, pengembangan pelabuhan dan dermaga, serta dukungan pendanaan dan investasi. Sementara PT Pelni mengoperasikan delapan kapal penumpang trayek reguler yang menghubungkan Papua dengan sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, Surabaya, Makassar hingga Jayapura.
Dari aspek pertanahan, hingga 2026 lahan Bandara Sentani yang telah disertifikatkan mencapai 144 hektare. Sementara lahan Pelabuhan Depapre yang telah disertifikatkan mencapai 14,5 hektare. (nas)
