INDOPOSCO.ID – Kantor Staf Presiden (KSP) mempercepat pengoperasian Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur, setelah sejumlah hambatan perizinan dituntaskan.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman meninjau langsung kesiapan pengoperasian Jargas yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut di Kabupaten Gresik, Jumat (18/9/2026).
Peninjauan dilakukan di lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas dan dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat calon penerima manfaat. Dudung didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Herry Murahmanta.
“Pada hari ini saya memastikan untuk hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian Jargas atau jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik,” kata Dudung.
Menurutnya, percepatan pengoperasian dilakukan melalui koordinasi debottlenecking yang digelar KSP bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai hambatan yang sebelumnya mengganjal proses pengoperasian.
“Dalam proses Jargas ini, operasi bisa dilaksanakan melalui rangkaian rapat koordinasi debottlenecking oleh KSP untuk pelepasan hambatan-hambatan atau proses percepatan yang selama ini tidak berjalan atau terhambat,” ujarnya.
14.586 Sambungan Gresik-Sidoarjo
Dudung mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target pembangunan 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025-2026.
Di Kabupaten Gresik, progres fisik pembangunan Jargas telah mencapai 95,4 persen, atau sekitar 4,6 persen lebih cepat dari rencana.
“Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL juga telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik telah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai juga telah ditandatangani,” ujar Dudung.
Untuk Gresik, pemerintah mengalokasikan 7.363 SR, sedangkan Sidoarjo memperoleh 7.223 SR. Dengan demikian, total alokasi kedua wilayah mencapai 14.586 SR.
Di Sidoarjo, pembangunan Jargas merupakan perluasan jaringan yang sebelumnya telah beroperasi. Progres fisik pembangunan tahun ini dilaporkan mencapai 98,6 persen dan berada sesuai jadwal.
Program tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah membangun 1 juta sambungan Jargas hingga 2028. Target tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada energi serta mengurangi ketergantungan terhadap LPG.
“Kunjungan kali ini adalah tugas saya mengawal program prioritas nasional sesuai arahan Bapak Presiden, khususnya mengawal swasembada energi dan pengurangan ketergantungan pada impor LPG,” jelas Dudung.
Dorong Pengurangan Konsumsi LPG
Setelah persoalan perizinan dituntaskan, KSP meminta tahapan berikutnya segera difokuskan pada pengoperasian jaringan.
Dudung meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) diminta memastikan alokasi gas dan titik serah, sedangkan BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.
Pemerintah juga memperkirakan pengoperasian 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo dapat menekan konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi sekitar 36.600 tabung per bulan. Dudung menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor.
Menurut dia, pemanfaatan Jargas juga diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pasokan gas tersedia melalui jaringan perpipaan tanpa harus membeli atau mencari tabung LPG ketika kebutuhan muncul secara mendadak.
“Yang terpenting, harga gas melalui jaringan pipa ini lebih murah dan akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat,” kata Dudung.
Ia juga menilai keberadaan Jargas dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pengurangan beban biaya energi.
Target 1 Juta Jargas Rampung 2028
Dudung menegaskan pembangunan Jargas akan terus dilanjutkan hingga mencapai sasaran 1 juta sambungan rumah pada 2028.
“2028. 2028 selesai,” ujar Dudung saat ditanya mengenai target penyelesaian program tersebut.
Untuk mencapai target itu, KSP akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk penyelesaian perizinan, penetapan badan usaha pengelola, penerbitan izin usaha niaga gas bumi, alokasi gas dan titik serah, wilayah jaringan distribusi, serta penetapan harga gas rumah tangga.
Dudung meminta proses perizinan untuk pembangunan Jargas di wilayah berikutnya disiapkan sejak tahap perencanaan dan diproses secara paralel. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan kesiapan pengoperasian dapat berjalan lebih cepat.
“Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah,” pungkasnya.(rmn)
