INDOPOSCO.ID – Aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia menjadi perhatian Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani. Ia mendorong pemerintah memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi secara terukur dan berkelanjutan untuk meminimalkan risiko terhadap masyarakat.
Menurut Meitri, aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi pengingat bahwa sistem pemantauan gunung api, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan bencana, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat harus terus diperkuat.
“Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujar Meitri melalui rilisnya di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Dorongan tersebut disampaikan Meitri dalam konteks pembahasan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Badan Geologi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp774,82 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 dari total pagu Kementerian ESDM sebesar Rp27,37 triliun yang telah disetujui Komisi XII DPR RI.
Meitri berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat fungsi strategis Badan Geologi, terutama dalam pemantauan aktivitas gunung api, modernisasi dan pemeliharaan instrumen, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan bencana, serta penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Yang penting bukan hanya besaran anggaran, tetapi bagaimana dukungan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas Badan Geologi. Kami ingin melihat peningkatan yang terukur dalam keandalan instrumen, cakupan pemantauan, kualitas data, dan kecepatan penyampaian informasi kebencanaan,” jelasnya.
Salah satu aktivitas vulkanik yang menjadi perhatian adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang berada pada Level III atau Siaga. Badan Geologi mencatat aktivitas erupsi pada 4–6 September 2026, dengan sebaran abu vulkanik yang terpantau menuju sejumlah wilayah, termasuk Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
Meitri menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana geologi tidak dapat dilakukan secara parsial karena dampak aktivitas vulkanik dapat melintasi batas wilayah administrasi.
Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara Badan Geologi/Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Kita perlu memastikan rantai informasi berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan dan analisis ilmiah hingga diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi yang kuat menjadi kunci, terutama ketika aktivitas vulkanik berpotensi berdampak lintas wilayah,” kata Meitri.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu menegaskan bahwa penguatan mitigasi merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerugian ekonomi, dan dampak sosial akibat bencana.
“Belanja mitigasi bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi untuk membangun ketangguhan masyarakat. Karena itu, kapasitas mitigasi harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika aktivitas vulkanik meningkat,” pungkas Meitri.(dil)
