INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Netty, ketegasan terhadap dapur yang tidak memenuhi standar higiene dan keamanan pangan diperlukan untuk memastikan program MBG tidak hanya memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga menjamin makanan yang diberikan benar-benar aman dan layak konsumsi.
“Ketika menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Kalau ada dapur yang belum memenuhi standar, memang harus dibenahi sebelum kembali beroperasi,” ujar Netty dalam keterangan, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai kewajiban pemenuhan standar seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sanitasi dapur, serta sistem pengawasan keamanan pangan harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh SPPG.
Namun, ia mengingatkan agar penutupan SPPG tidak sampai mengganggu pemenuhan hak penerima manfaat. BGN perlu memastikan terdapat mekanisme pengganti agar distribusi MBG tetap berjalan di wilayah yang dapurnya ditutup.
“Penertiban harus berjalan, tetapi pelayanan kepada anak-anak juga jangan terhenti. Kalau satu dapur ditutup karena tidak memenuhi standar, harus segera ada solusi agar penerima manfaat tetap mendapatkan makanan bergizi dan aman,” katanya.
Ia mendorong agar evaluasi SPPG dilakukan secara berkala, transparan, dan tidak hanya setelah terjadi persoalan. Pengawasan harus mencakup kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, distribusi, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
“MBG adalah program besar dengan jumlah penerima yang sangat banyak. Karena itu, tata kelolanya juga harus dibangun dengan standar yang kuat,” katanya.
“Kita ingin MBG sukses bukan hanya dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat,” sambung Netty.
Ia berharap langkah penataan yang dilakukan BGN dapat menjadi momentum untuk membangun sistem MBG yang semakin profesional, akuntabel, higienis, dan berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya tetap sama: anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi dengan aman. Standar harus ditegakkan, tetapi akses penerima manfaat juga harus dijaga,” ujarnya. (nas)
