INDOPOSCO.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan menyusul polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR di Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial.
Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyayangkan insiden kelalaian penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ia menekankan pentingnya juri bersikap objektif serta responsif terhadap keberatan peserta di lapangan.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ungkap Akbar melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Ia mengakui adanya unsur kelalaian panitia dan juri, misal perihal teknis tata suara dan mekanisme banding dalam lomba sehingga bisa meminimalisir kesalahan seperti ini. Peristiwa serupa bahkan pernah terjadi tahun lalu di provinsi lain.
“Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” jelas Akbar.
LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu, 9 Mei 2026, lalu di Pontianak itu diikuti Sembilan sekolah menengah atas di Kalimantan Barat. Tiga peserta final adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau.
Keramaian di media sosial terjadi pada saat sesi rebutan jawaban, dengan pertanyaan. “DPR dalam memilih anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?.”
Kemudian Regu C SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden,” ujar seorang siswi dari regu C.
Pihak juri kemudian memberikan nilai minus 5 untuk jawaban grup C ini. Kemudian pertanyaan dilempar lagi ke grup yang lain. Regu B yang berasal dari SMA Negeri 1 Sambas menyambar.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden,” jawab peserta regu B.
Juri kemudian menyatakan jawaban regu B adalah benar: “Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh.”
Jawaban juri ini membuat Grup C memprotes. “Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti regu B.”
Juri menyebut, Regu C tidak menyebutkan adanya “pertimbangan DPD”. Regu C membantah pernyataan juri. Bahkan terbuka untuk audiens memberikan kesaksian.
Jika kejadian itu tidak terjadi, pemenang final provinsi tetap diraih Regu B. Regu B lebih unggul secara keseluruhan dari grup C sehingga Provinsi Kalimantan Barat tetap diwakili SMA Negeri 1 Sambas. (dan)
