INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah agar memprioritaskan pembangunan akses kesehatan dan infrastruktur. Tanggapan tersebut sebagai respon atas peristiwa seorang ibu yang terpaksa melahirkan di jalan di Desa Kopeang, Mamuju, Sulawesi Barat.
Dalam peristiwa tersebut, ibu hamil harus dibawa menggunakan kendaraan sederhana karena kondisi jalan rusak yang tidak dapat dilalui ambulans. Persalinan terjadi di tengah perjalanan sebelum mencapai puskesmas rujukan.
“Kami turut prihatin atas kejadian tersebut, meskipun ibu dan bayi dilaporkan selamat,” kata Netty di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa akses layanan kesehatan yang aman dan layak masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. “Keselamatan ibu dan bayi tidak boleh ditentukan oleh kondisi jalan,” ujarnya .
Ia menegaskan, bahwa persoalan ini tidak hanya terkait fasilitas kesehatan, tetapi juga menyangkut infrastruktur dasar yang menjadi penunjang layanan kesehatan.
“Keberadaan puskesmas pembantu di desa harus didukung dengan fasilitas yang memadai,” ungkapnya.
“Di sisi lain, akses jalan yang layak merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan, terutama untuk kondisi darurat,” sambungnya.
Ia mendorong adanya percepatan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah. Sebagaimana telah direncanakan pemerintah daerah, agar masyarakat tidak lagi menghadapi risiko serupa.
“Kami juga minta penguatan layanan kesehatan ibu di daerah terpencil, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kesiapan fasilitas untuk menangani persalinan,” katanya.
Lebih lanjut, Netty mengingatkan bahwa penguatan layanan kesehatan dasar, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak, merupakan bagian penting dari arah kebijakan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025–2029. Di dalamnya menekankan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan hingga ke wilayah terpencil.
“RIBK 2025–2029 harus menjadi acuan bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar karena kendala infrastruktur maupun keterbatasan fasilitas,” ujarnya.
Netty meminta Kementerian Kesehatan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan peran pemerintah daerah berjalan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Harus ada evaluasi terhadap kinerja kepala daerah, karena mereka adalah ujung tombak pelayanan publik di daerah,” tegasnya.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan layanan kesehatan dan infrastruktur dasar dapat berjalan seiring dan saling mendukung,” imbuhnya. (nas)
