INDOPOSCO.ID – Kebijakan penyesuaian kerja aparatur sipil negara (ASN) tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung lima hari seperti biasa.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat ditemui indoposco.id di sela-sela pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Mu’ti menuturkan, pembelajaran tetap lima hari dan dilaksanakan sebagaimana biasanya. Sementara itu, penyesuaian hanya berlaku pada sistem kerja pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Sistem kerja pegawai diberlakukan satu hari bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Dengan skema ini, pegawai bekerja dari kantor selama empat hari, dan pada hari Jumat melaksanakan tugas dari rumah,” terangnya.
Ia menjelaskan perbedaan mendasar antara WFH dan work from anywhere (WFA). Menurutnya, kebijakan yang diterapkan adalah bekerja dari rumah, bukan dari lokasi bebas.
“Hal ini penting untuk memastikan kesiapan pegawai jika sewaktu-waktu dibutuhkan hadir secara langsung,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua aktivitas dapat dilakukan secara daring. Sejumlah pertemuan strategis tetap membutuhkan kehadiran luring, sehingga kebijakan WFH dirancang tetap menjaga fleksibilitas sekaligus efektivitas kerja.
Dalam implementasinya, Kemendikdasmen tetap menerapkan mekanisme pengawasan berbasis kinerja. Pegawai yang menjalankan WFH diwajibkan memenuhi target kerja yang terukur, sebagaimana praktik yang telah diterapkan pada masa pandemi COVID-19.
“WFH bukan berarti waktu libur. Sistem penghargaan dan sanksi tetap diberlakukan sebagai bagian dari pembinaan aparatur agar menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Di sisi lain, layanan publik tetap berjalan normal. Unit Layanan Terpadu (ULT), layanan keamanan, serta fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi dengan pengaturan kehadiran pegawai secara bergiliran.
“Kami pastikan layanan yang dibutuhkan masyarakat tetap tersedia. Akan ada pegawai dan pejabat yang standby agar tidak terjadi kekosongan layanan,” ucapnya. (nas)
