INDOPOSCO.ID – Gubernur Banten Andra Soni menilai bahwa program perumahan yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bisa mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat di daerahnya tersebut.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan perumahan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Kendati, kehadiran program BSPS merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, dan perbankan menjadi sangat strategis dalam menghadirkan solusi perumahan yang inklusif,” kata Andra Soni dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Selasa.
Ia bilang, kehadiran program ini menjadi langkah konkret dalam mengurangi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Andra juga membagikan pengalaman pribadinya saat pertama kali memiliki rumah subsidi. Pertama kali, pada 2003, ia membeli tipe rumah 36 bersama istrinya.
“Saya doakan masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan program ini. Ini program luar biasa yang membuka jalan rezeki,” kata dia.
Berdasarkan data, alokasi BSPS di Provinsi Banten tahun 2026 mencapai 3.322 unit per Maret. Angka ini meningkat dibandingkan pada 2025 sebanyak 1.742 unit. Potensi program ini bisa mencapai total 6.975 unit.
Sebaran bantuan tersebut meliputi seluruh kabupaten dan kota di Banten, yakni Kabupaten Tangerang sebanyak 1.308 unit, Kabupaten Lebak 895 unit, Kabupaten Pandeglang 540 unit, Kota Tangerang 299 unit, Kota Cilegon 100 unit, Kota Tangerang Selatan 79 unit, Kabupaten Serang 55 unit, serta Kota Serang 46 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus diiringi dengan penguatan ekonomi masyarakat agar berkelanjutan. Ia juga menyoroti Program Pembiayaan dan Pemberdayaan Ekonomi rakyat melalui akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau.
“Masyarakat harus diberikan akses pembiayaan yang murah dan aman, sehingga tidak terjerat rentenir dengan bunga tinggi,” ujarnya.
Maruarar mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis, di antaranya penurunan bunga pinjaman bagi nasabah PNM Mekaar serta program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan yang telah dianggarkan senilai Rp180 triliun.
Ia juga mengapresiasi ketangguhan pelaku usaha mikro, khususnya ibu-ibu nasabah PNM Mekaar yang berjuang sebagai tiang ekonomi keluarga.
“Mereka perempuan tangguh yang memilih bekerja dan menjaga harga diri, bahkan disiplin dalam membayar kewajiban. Ini contoh yang luar biasa,” kata dia. (bro)
