INDOPOSCO.ID – Pemerintah tak ingin program prioritas hanya berhenti sebagai rencana di atas kertas. Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi penegas bahwa setiap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, nyata, dan berkelanjutan.
Menjawab tantangan itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI bersama Kementerian Sekretariat Negara RI mulai merancang pendekatan baru yang lebih terintegrasi. Fokusnya jelas: memastikan kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dalam satu sistem yang solid.
Menteri PANRB Rini Widyantini menilai, keberhasilan PHTC tak cukup hanya bergantung pada desain kebijakan. Lebih dari itu, diperlukan cara kerja pemerintahan yang terkoordinasi dari hulu ke hilir mulai perencanaan hingga pengawasan di lapangan.
Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis jaringan atau network governance, di mana setiap instansi berperan sebagai bagian dari satu ekosistem besar.
“Kementerian PANRB dan Kementerian Sekretariat Negara sebagai aktor dalam Strategic Diamond ingin memastikan adanya sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden, sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat, kolaborasi lebih kuat, dan program pembangunan terasa manfaatnya bagi masyarakat,” jela Rini dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, pola kerja lintas sektor bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Program besar seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja hanya akan efektif jika seluruh elemen bergerak serempak.
“Berbagai program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan hanya bisa berhasil bila dijalankan secara kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ucap Rini.
Di sisi lain, transformasi birokrasi juga menjadi fondasi utama. Presiden menuntut aparatur negara tidak lagi kaku dan berbelit, melainkan adaptif, responsif, dan benar-benar melayani masyarakat.
Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian serius. Pemerintah ingin memastikan sumber daya manusia (SDM) yang ada tidak hanya profesional, tetapi juga siap menjadi penggerak perubahan.
“Sinkronisasi kebijakan terkait pengelolaan SDM ASN pun menjadi hal krusial yang kami cermati bersama untuk memastikan SDM yang mendukung kesuksesan program prioritas pembangunan bisa dikelola dengan baik,” tambahnya.
Dengan pendekatan yang makin terintegrasi dan kolaboratif, pemerintah berharap setiap program prioritas tak sekadar berjalan, tetapi benar-benar menghadirkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (her)
