INDOPOSCO.ID – Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Menurut Presiden, seluruh isi perjanjian tersebut telah melalui berbagai pertimbangan sebelum disepakati pemerintah.
“Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya,” ujar Prabowo.
Tarif Perdagangan Turun dari 32 Persen Jadi 19 Persen
Presiden menjelaskan salah satu poin utama dalam kerja sama tersebut adalah penurunan tarif perdagangan dari 32 persen menjadi 19 persen.
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia disebut mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Pemerintah Indonesia juga memiliki ruang untuk melakukan negosiasi ulang jika di kemudian hari perjanjian tersebut dinilai merugikan kepentingan domestik.
Dalam perjanjian tersebut juga terdapat klausul penyesuaian yang memungkinkan kedua negara meninjau ulang kesepakatan apabila ada poin yang dianggap merugikan.
Menurut Presiden, klausul seperti ini tidak dimiliki oleh negara lain dalam perjanjian serupa dengan Amerika Serikat.
1.819 Komoditas RI Tarif Nol Persen ke AS
Dari sisi perdagangan, Indonesia disebut memperoleh keuntungan besar melalui kesepakatan tersebut. Sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional mendapatkan akses pasar dengan tarif nol persen ke Amerika Serikat.
Beberapa komoditas unggulan Indonesia yang mendapat tarif nol persen antara lain kopi, minyak sawit, serta berbagai produk pertanian dan komoditas strategis lainnya.
Penghapusan hambatan tarif ini dinilai akan menguntungkan produsen dan eksportir nasional serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Indonesia Tidak Akan Ikuti Negara Lain Tanpa Perhitungan
Terkait kebijakan negara lain seperti Malaysia yang pernah membatalkan perjanjian dagang secara sepihak, Presiden menegaskan Indonesia akan bersikap rasional dan tidak mengambil keputusan tanpa perhitungan matang.
Presiden memastikan setiap langkah diplomasi ekonomi Indonesia akan selalu didasarkan pada kalkulasi keuntungan bagi rakyat dan kepentingan nasional.
Menurutnya, seluruh kebijakan ekonomi dan perdagangan luar negeri harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (dam)
