INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Sari Yuliati, melakukan koordinasi dengan jajaran Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Pertemuan tersebut turut didampingi Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif serta berdampak bagi daerah.
“Salah satu fokus utama pembahasan adalah penyampaian aspirasi Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) terkait kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026,” ujar Sari, di Jakarta.
Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan skema TKD mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang lebih optimal dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Misbakhun menambahkan, langkah koordinasi yang dilakukan Sari Yuliati merupakan respon positif atas aspirasi ADKASI yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI dan rapat bersama Wakil Ketua DPR RI.
“Kunci penyelesaian permasalahan ada pada rapat-rapat intensif, sehingga bisa ditemukan jalan keluar yang win-win solution,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Selain isu TKD, pertemuan juga membahas perubahan sistem pembayaran perjalanan dinas dan reses DPRD, dari skema at cost menjadi lump sum. Perubahan ini diharapkan dapat menghadirkan tata kelola anggaran yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel, sekaligus tetap mendukung pelaksanaan tugas representasi DPRD di daerah.
Pertemuan di Senayan ini, lanjutnya, menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendorong kebijakan fiskal yang berkeadilan, memperkuat kapasitas daerah, serta memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. (dil)
