INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi konsistensi perjuangan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia dalam memperjuangkan evaluasi kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Apresiasi tersebut disampaikan Sari saat menerima audiensi ADKASI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sari menilai perubahan pola kebijakan TKD perlu dikomunikasikan secara terbuka dan dibahas bersama agar dapat menghasilkan solusi strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah.
Untuk memperkuat pembahasan, ia juga menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun agar persoalan tersebut dapat dipahami secara komprehensif, baik dari sisi kebijakan maupun teknis.
“Kami akan ikut membantu dan memperjuangkan kebutuhan daerah, karena kami juga berasal dari daerah,” ujar Sari dalam keterangannya di Jakarta.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pihaknya memahami dampak pengurangan TKD terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, relokasi anggaran APBN ke sejumlah program strategis nasional berpotensi mengesampingkan kebutuhan riil daerah.
“Kami akan memanggil pihak eksekutif, termasuk direktur jenderal terkait, untuk mencari solusi strategis agar kesejahteraan daerah tetap terjaga,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.
Di sisi lain, Ketua Umum ADKASI Siswanto menilai kebijakan pengurangan TKD perlu segera dievaluasi karena berdampak langsung pada pembangunan daerah serta pelaksanaan visi-misi pemerintah daerah di 415 kabupaten di seluruh Indonesia.
ADKASI berharap DPR RI bersama pemerintah pusat dapat mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi kebijakan tersebut sehingga pembangunan daerah tetap berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Kami akan terus menyuarakan persoalan daerah di setiap kesempatan, demi kapasitas fiskal yang memadai untuk pembangunan,” pungkas Siswanto. (dil)
