INDOPOSCO.ID – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) akan melakukan pendataan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang tidak tercatat dalam sistem resmi (SISKOPMI). Hal itu dilakukan dalam rangka perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia bekerja di Negeri Jiran.
Menteri P2MI Muktarudin meminta KBRI untuk mendukung proses pendataan tersebut, baik secara online maupun offline sehingga memudahkan pemerintah memberikan perlindungan.
“Poin utamanya adalah memudahkan pemerintah dalam memberikan pelindungan. Kita tidak bisa melindungi mereka, jika kita tidak tahu di mana mereka berada dan bekerja dengan siapa,” kata Mukhtarudin usai bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Iman Hascarya Kusumo di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Sejauh ini, Kementerian P2MI memiliki program Halo Migran merupakan bentuk kolaborasi strategis bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) untuk memperkuat pelayanan dan pelindungan PMI dari hulu ke hilir.
“Kemlu dan melakukan penduli WNI, nanti kita akan melakukan pola dengan yang hampir yang sama yaitu melalui Halo Migran untuk pekerja-pekerja migran di Malaysia yang belum terdaptar di SISKOPMI,” jelas Mukhtarudin.
Pihaknya juga mendorong KBRI Kuala Lumpur memperkuat peran sebagai market intelligence. Tujuannya adalah membuka peluang penempatan di sektor profesional dan mempermudah proses birokrasi, termasuk verifikasi job order dan penerbitan visa yang ditargetkan bisa selesai di bawah 20 hari.
Dalam kesempatan itu, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Iman Hascarya Kusumo menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Kementerian P2MI demi meningkatkan fasilitas dan kapasitas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
“Kami siap untuk terus bekerjasama dan terus berkolaborasi, untuk peningkatan fasilitas dan kapasitas kita sebagai negara yang hadir untuk pekerja migran kita di luar negeri terutama di Malaysia,” imbuh Iman.
Berdasarkan data resmi KBRI, sebanyak 58 ribu PMI tercatat bekerja di sektor perkebunan hingga kontruksi. Namun, secara keseluruhan komunitas PMI di Malaysia diperkirakan mencapai 500 ribu orang. “Untuk yang tidak terdaftar saya belum melakukan pembahasan dengan staf kami di KBRI,” tutur Iman. (dan)
