INDOPOSCO.ID – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia bersama para pemangku kepentingan sektor maritim menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) bertajuk “Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia – Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Forum ini diharapkan melahirkan kolaborasi strategis untuk memperkuat ekosistem angkutan laut dan galangan kapal nasional secara berkelanjutan.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Ketua Dewan Penasihat Kadin Hashim S. Djojohadikusumo, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Turut hadir pula Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto dan Ketua Umum DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami.
Anindya Novyan Bakrie menegaskan penguatan industri galangan kapal membutuhkan kebijakan afirmatif yang konsisten seperti yang diterapkan Jepang, Korea Selatan, dan China. Kadin juga mengusulkan keterlibatan aktif dunia usaha dalam satuan tugas pemerintah guna membantu menyelesaikan hambatan di lapangan.
“Kami ingin ikut membantu debottlenecking di dunia usaha. Pada esensinya pengusaha ingin maju dan berkembang, serta membuka lapangan kerja,” katanya.
Hashim S. Djojohadikusumo menilai revitalisasi galangan kapal dan pelayaran penting karena sektor ini berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah pun disebut tengah menyiapkan sejumlah insentif strategis, mulai dari pembebasan bea masuk komponen hingga skema pembiayaan jangka panjang dengan tenor hingga 30 tahun.
Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan peningkatan permintaan domestik menjadi kunci penguatan industri. Saat ini terdapat 2.491 kapal berusia di atas 25 tahun yang berpotensi diganti dengan produksi dalam negeri.
“Industri kita bisa maju, makanya demand domestik harus diamankan. Ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya, itu kan pasti akan diganti,” ucapnya.
Purbaya menambahkan dukungan kebijakan diperlukan agar harga kapal produksi dalam negeri lebih kompetitif.
Sementara itu, Anita Puji Utami menegaskan kesiapan galangan kapal nasional membangun berbagai tipe kapal tanker untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk bagi Pertamina dan pelayaran swasta. Namun ia menyoroti tantangan struktural seperti perizinan berlapis dan lamanya proses impor barang yang dapat memakan waktu hingga 2-3 bulan.
“Pemerintah kami harapkan memberi insentif kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di dalam negeri, termasuk insentif bebas PPN,” tuturnya.
Ketua Bidang X BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jay Singgih, menyatakan kesiapan HIPMI untuk berkolaborasi dengan KADIN dan pemerintah dalam memperkuat sektor pelayaran dan perkapalan nasional.
“Kami berharap pemerintah tetap konsisten memberikan perhatian dan dukungan kebijakan yang berpihak kepada pengusaha muda nasional, khususnya dalam rangka penguatan dan pengembangan usaha pelayaran dan perkapalan nasional,” jelasnya.
Menurut Jay, diperlukan keseimbangan kebijakan antara industri galangan kapal dan bisnis pelayaran agar keduanya tumbuh bersama. Sinergi yang proporsional dan berkelanjutan diyakini mampu meningkatkan daya saing industri maritim nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. (rmn)
