INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong penguatan sistem penyelamatan dan pencarian nasional melalui transformasi kelembagaan dan sinergi lintas kementerian/lembaga.
Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Dialog Sarasehan HUT Ke-54 Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) bertajuk “Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional”, di Ruang Serbaguna Dono Indarto Kantor Pusat Basarnas, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Dalam arahannya, Menko PMK menegaskan bahwa misi SAR bukan semata pencarian, melainkan penyelamatan nyawa manusia yang membutuhkan respons cepat dan terintegrasi.
“Ini bukan hanya mencari, tapi yang paling utama adalah menyelamatkan. Penyelamatan itu mengenal golden hour, ruang waktu yang sangat terbatas. Detik keputusan diambil, detik itu pula seluruh infrastruktur harus bergerak,” tegasnya.
Menurut Menko PMK, luas wilayah tanggung jawab SAR Indonesia sangat luas, ditambah meningkatnya risiko bencana dan kecelakaan akibat perubahan iklim, menuntut penguatan sistem secara serius. Ia menyoroti adanya kesenjangan antara potensi risiko dengan kapasitas respons yang tersedia.
“Gap antara potensi risiko dan kemampuan respons inilah yang harus kita pikirkan bersama. Apalagi sekarang masyarakat di sosial media tidak punya toleransi terhadap kelambanan penanganan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah bukan hanya dituntut hadir, tapi harus hadir cepat,” tegasnya.
Menko PMK memaparkan dua alternatif penguatan sistem SAR nasional. Pertama, Penguatan Internal Basarnas Secara Masif, melalui penambahan alat utama seperti helikopter, kapal, pesawat, serta penambahan personel dan anggaran. Namun, opsi ini membutuhkan biaya besar dan waktu panjang, sementara misi penyelamatan tidak bisa menunggu.
Alternatif kedua, yang dinilai dapat segera dijalankan, adalah Penguatan Kewenangan dan Integrasi Lintas Institusi Negara melalui satu sistem komando terpadu.
“Ini bukan soal menambah otot, tetapi memperbesar kapasitas otak dan syaraf komandonya,” ujarnya.
Menko PMK juga mengusulkan pembentukan Pusat Komando Reaksi Cepat SAR Nasional yang memungkinkan satu ruang, satu data, dan satu komando dalam kondisi darurat. Dalam skema ini, Basarnas dapat langsung mengoordinasikan dan menggerakkan TNI, Polri, serta kementerian/lembaga terkait tanpa birokrasi berbelit ketika status bergeser ke kanal darurat SAR.
“Begitu channel berubah ke SAR, maka mekanisme komandonya juga berubah. Semua prosedur bisa dipangkas demi menyelamatkan manusia. Kita menyelamatkan tidak mengenal seragam dan tidak mengenal profesi,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan pusat komando tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional hingga daerah terpencil, serta harus didukung penguatan teknologi komunikasi agar sistem tetap berjalan meski di wilayah dengan keterbatasan jaringan.
Menko PMK menekankan bahwa kedua alternatif tersebut tidak saling meniadakan dan dapat dijalankan secara bersamaan.
“Kita sepakat penguatan itu penting dan tidak bisa menunggu. Sinergi kementerian dan lembaga menjadi kunci, karena nyawa warga negara tidak mengenal ego sektoral,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK mengucapkan Dirgahayu ke-54 kepada Basarnas. Ia menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh jajaran Basarnas, tim SAR TNI-Polri, ASN pusat dan daerah, serta para relawan yang bertugas di lapangan.
“Teman-teman SAR justru harus menuju ke tempat bahaya ketika orang lain menjauhinya. Harus meninggalkan rumah demi menyelamatkan keluarga orang lain yang tidak dikenal. Ini bukan hanya profesi, tapi pengabdian luar biasa. Insyaallah menjadi ibadah bagi bapak ibu sekalian,” ujarnya seraya mengajak semua piham untuk meningkatkan sinergi, kompetensi, dan Basarnas sebagai poros utama sistem penyelamatan nasional . Dirgahayu Basarnas ke-54. (ney)
