INDOPOSCO.ID – Reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat terus menjadi agenda strategis pemerintah. Upaya ini diwujudkan melalui komitmen perubahan konkret yang dimulai dari unit kerja terkecil, termasuk melalui implementasi Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pada evaluasi Zona Integritas tahun 2025, sebanyak 204 unit kerja memperoleh predikat menuju WBK dan 108 unit kerja memperoleh predikat menuju WBBM. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dan Kementerian Hukum (Kemenkum) menjadi dua instansi pemerintah dengan jumlah unit kerja berpredikat menuju WBBM terbanyak, masing-masing tujuh unit kerja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Kementerian Hukum terus bertransformasi dalam reformasi birokrasi, khususnya di bidang hukum. Menurutnya, perencanaan dan penganggaran kini diarahkan agar lebih berorientasi pada hasil dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
“Terima kasih, ini sebuah penghargaan yang kami apresiasi. Saat ini Kementerian Hukum Republik Indonesia terus bertransformasi,” ujar Supratman kepada awak media, Rabu (11/2/2026).
Ia mengungkapkan bahwa pada 8 April mendatang Presiden Prabowo Subianto direncanakan meresmikan digitalisasi 450 layanan publik serta 11 layanan internal yang seluruhnya berbasis digital.
“Insyaallah tanggal 8 April yang akan datang, Bapak Presiden direncanakan meresmikan dua hal di Kementerian Hukum, yakni layanan digitalisasi 450 layanan publik dan 11 layanan internal. Semuanya by digital,” katanya.
Supratman berharap digitalisasi ini menjadi penggerak utama reformasi birokrasi, mulai dari perencanaan hingga pencapaian outcome pembangunan.
“Perencanaan sampai kepada outcome-nya, perencanaan dan penganggaran harus betul-betul berorientasi hasil,” tegasnya.
Ia juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menjadikan Kementerian Hukum sebagai laboratorium reformasi birokrasi nasional.
“Tolong bimbing kami, jadikan Kementerian Hukum sebagai laboratorium KemenPANRB terkait reformasi birokrasi,” ucap Supratman.
Menutup pernyataannya, Supratman menyampaikan apresiasi kepada Kemeterian PANRB atas penghargaan yang diberikan dan menyebutnya sebagai motivasi untuk terus melanjutkan reformasi birokrasi.
“Terima kasih kepada KemenPANRB atas penghargaan ini. Ini motivasi bagi kami untuk terus melakukan reformasi birokrasi,” tambahnya. (her)
