INDOPOSCO.ID – Delegasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) menegaskan urgensi peran strategis parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam menghadapi ketidakpastian global yang kian kompleks, ditandai konflik berkepanjangan, krisis kemanusiaan, dan instabilitas politik internasional.
Penegasan tersebut disampaikan Delegasi DPR RI yang diwakili Syahrul Aidi Maazat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Kaisar Abu Hanifah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dalam Pertemuan ke-55 Komite Eksekutif Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) yang berlangsung di Nouakchott, Mauritania. Keduanya hadir sebagai anggota Komite Eksekutif dari Troika PUIC.
Dalam forum tersebut, Delegasi Indonesia menegaskan bahwa posisi Indonesia di PUIC bukan semata kehormatan diplomatik, melainkan amanah untuk berkontribusi aktif dan konstruktif dalam memperkuat efektivitas organisasi serta solidaritas antarparlemen dunia Islam.
“Indonesia menempatkan posisi ini bukan hanya sebagai kehormatan, tetapi sebagai mandat untuk mendorong kontribusi nyata demi kontinuitas dan efektivitas PUIC, sekaligus memperkuat solidaritas dan aksi kolektif parlemen negara-negara OKI,” tegas Syahrul Aidi Maazat, dalam keterangannya yang dikutip dari laman DPR RI, Sabtu (7/2/2026)
Delegasi DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan dialog dan solidaritas politik di antara parlemen OKI, terutama dalam merespons tantangan global yang berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan dan kesejahteraan masyarakat dunia Islam.
Isu Palestina menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Delegasi Indonesia menyerukan agar parlemen OKI mengambil langkah kolektif yang lebih konkret dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil, berkelanjutan, dan berdasarkan hukum internasional.
Selain itu, Delegasi DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi kekerasan di Tepi Barat Palestina. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) per Januari 2026, sedikitnya 694 warga Palestina terpaksa terusir dari tempat tinggalnya, disertai meningkatnya korban luka akibat operasi militer Israel dan serangan pemukim ilegal.
Kondisi tersebut dinilai semakin memperparah krisis kemanusiaan serta mengancam keselamatan warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.
“Apa yang terjadi di Tepi Barat merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun,” tegasnya.
Oleh karena itu, BKSAP mendesak parlemen negara-negara OKI dan komunitas internasional untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil Palestina, serta menegakkan keadilan sesuai prinsip hukum internasional.
Di sela-sela agenda utama, Delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Republik Islam Mauritania, Mohamed Ould Meguett. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral, nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi persatuan dalam keberagaman, peran mahasiswa Indonesia dalam mempererat hubungan antarmasyarakat, serta rencana kebijakan bebas visa bagi warga Indonesia ke depan.
Delegasi menegaskan pentingnya memperkuat hubungan diplomatik melalui interaksi akademik, sosial, dan budaya antara Indonesia dan Mauritania.
Selain itu, Delegasi DPR RI turut menggelar pertemuan dengan Partai Tawasul untuk membahas penguatan peran partai politik sebagai pengontrol eksekutif, penguatan kelembagaan partai, pengembangan demokrasi substantif, serta pertukaran pengalaman terkait peningkatan peran perempuan dalam politik.
“Penguatan peran perempuan dalam politik bukan hanya soal kuota, melainkan kontribusi nyata dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan demokrasi yang berkualitas,” ujar Delegasi Indonesia.
Di luar agenda diplomasi formal, Delegasi DPR RI juga menyempatkan diri bertemu dengan mahasiswa dan Warga Negara Indonesia (WNI) di Mauritania yang didampingi Konsul Kehormatan Indonesia. Delegasi menyampaikan apresiasi atas dedikasi Konsul serta mendorong penguatan perlindungan dan pendampingan bagi mahasiswa Indonesia yang tengah menimba ilmu-ilmu Islam di berbagai perguruan tinggi dan majelis keilmuan setempat.
Delegasi juga menekankan pentingnya penguasaan ilmu Islam yang aplikatif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta mendorong mahasiswa untuk terus menjalin komunikasi dengan Perwakilan RI sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral.
Selain isu politik dan pendidikan, Delegasi DPR RI menyoroti potensi kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Mauritania. Produk-produk Indonesia, seperti minyak goreng dan sabun, dinilai memiliki peluang besar untuk memasuki pasar Mauritania dan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. (dil)
