INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta menyoroti kompleksitas persoalan pertanahan di Bali yang kerap memicu konflik hukum, seiring tingginya nilai tanah akibat kebutuhan sektor pariwisata.
Hal tersebut disampaikannya seraya merespons Kasus dugaan kriminalisasi yang dialami Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Bali I Made Daging (IMD) terkait kasus pertanahan di Jimbaran.
“Yang pertama memang di Bali persoalan tanah banyak karena harga tanah itu kan tinggi untuk kebutuhan tujuan pariwisata. Sering terjadi persoalan konflik-konflik pertahanan di Bali,” kata Nyoman Parta kepada Wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat dikutip Rabu (4/2/2026).
Ia juga menyinggung kasus tanah Balang yang belakangan menjadi perhatian publik. Nyoman menilai, perkara tersebut sejatinya telah melewati sejumlah tahapan proses hukum.
“Yang kedua, saya membaca beberapa poin dalam kasus tanah Balang itu memang sesungguhnya kasus itu sudah melalui beberapa proses peradilan. Namun karena memang persoalan tanah adalah persoalan yang rumit, kalau persoalan itu tetap dibawa ke peradilan itu adalah langkah yang biasa,” ucap Nyoman Parta.
Sementara mengenai penetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging (IMD) yang kini mengajukan praperadilan, Nyoman menegaskan, langkah tersebut merupakan hak hukum setiap warga negara.
“Yang ketiga terkait dengan persoalan penetapan kepala BPN Bali, yang bersangkutan melakukan praperadilan, yang sedang berjalan. Saya tentu tidak dapat masuk ke substansi, namun praperadilan itu adalah hak setiap orang,” tutur Nyoman Parta.
Ia menambahkan, praperadilan menjadi sarana untuk menguji apakah prosedur hukum yang dijalankan aparat penegak hukum telah sesuai dengan koridor yang berlaku.
“Jika merasa ada prosedur hukum yang diterapkan oleh pihak kepolisian dianggap tidak memenuhi koridor-koridor hukum, tentu nantinya ujiannya di pengadilan,” imbuhnya.(dan)
