INDOPOSCO.ID – Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam Iran, karena menolak negosiasi sebagai bentuk politik luar negeri agresif yang menutup kegagalan internal Amerika sendiri.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad dalam keterangan, Sabtu (31/1/2026). Menurut dia, Trump mengubah bahasa demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) menjadi alat intimidasi ke Iran.
Ia menambahkan, Trump menjadikan nilai sebagai slogan. Kekerasan dijadikan metode untuk menekan Iran. “Amerika justru sedang berada dalam kondisi rapuh. Polarisasi politik ekstrem, kekerasan senjata, krisis narkoba, dan kesenjangan ekonomi memburuk,” ungkapnya.
“Ini bukan kepemimpinan global. Ini pelarian. Trump menutup kegagalan domestik dengan ancaman ke luar negeri,” imbuhnya.
Dikatakan dia, negara yang kehilangan kepercayaan diri selalu memilih musuh eksternal. Cara ini tua, berbahaya, dan keterlaluan.
“Di sisi lain, rencana penyerangan sepihak yang dilakukan Amerika ke Iran kian memperjelas ketidakberdayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” ujarnya.
Dalam banyak kasus besar, lanjut dia, PBB gagal memainkan peran strategis. Konflik Gaza, perang Ukraina, penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, hingga berbagai intervensi militer menunjukkan lembaga itu semakin kehilangan relevansi.
“Ketika perang dan penculikan kepala negara bisa terjadi tanpa konsekuensi internasional, itu tanda sistem alarm global sudah rusak,” ucapnya.
“PBB tidak lagi menjadi penengah, hanya penonton, hanya simbol. Tidak lagi menjadi penjamin keadilan global. Nyata- nyata PBB sudah tidak relevan sama sekali. Dunia butuh arsitektur perdamaian baru yang lebih segar dan tidak dikuasai segelintir negara kuat,” sambungnya.
Situasi ini, menurut dia, berbahaya bagi negara berkembang. Dunia bergerak menuju politik blok yang kasar, di mana kekuatan militer dan ekonomi menjadi penentu tunggal. “Negara-negara kecil dan menengah hanya dijadikan alat legitimasi,” ucapnya.
Dia meminta Indonesia bersikap lebih hati-hati. Dan mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam kelompok inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika tanpa mandat dan peran jelas dari PBB.
“Indonesia perlu berpikir ulang. Ketika tidak ada campur tangan PBB, kita patut curiga. Ada agenda apa sebenarnya,” tegasnya.
“Keadilan Palestina tidak akan lahir dari skema yang berat sebelah. Keadilan tidak lahir dari belas kasihan negara kuat. Keadilan lahir dari pengakuan setara. Jika itu tidak ada, yang terjadi hanya pengelolaan konflik, bukan penyelesaian,” imbuhnya. (nas)
