• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Politik

Anggota DPR Desak Perbaiki Sistem Perlindungan Cegah “Child Grooming”

Nelly Marinda Situmorang Editor Nelly Marinda Situmorang
Jumat, 16 Januari 2026 - 07:33
in Politik
Ina

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mendesak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) agar memperbaiki sistem perlindungan bagi perempuan dan anak demi mencegah dan memberantas kasus “child grooming”.

Menurut Ina, kasus child grooming yang pernah menimpa aktris Aurelie Moeremans dan tengah viral saat ini memperlihatkan jika negara belum hadir melindungi perempuan-anak sehingga diperlukan perbaikan sistem perlindungan.

BacaJuga:

Hadirkan Pakar Politik dan Lingkungan, IQRO PKS Bahas Keadilan Ekologis

Akulturasi Budaya dan Pemilu pada Masyarakat Adat Suku Kajang

Dorong Pemerintahan Efektif, Fraksi NasDem Usul Ambang Batas Parlemen Naik hingga 7 Persen

“Apakah negara hadir sejak awal, bukan setelah viral?” kata dia di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Diketahui, belakangan ini ramai diberitakan mengenai pengalaman traumatis aktris sekaligus penulis Aurelie Moeremans yang pernah menjadi korban child grooming. Ia membagikan pengalamannya tersebut melalui tulisan dan buku memoar bertajuk “Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth”.

Child grooming merupakan istilah untuk perbuatan manipulatif yang dilakukan orang dewasa terhadap anak atau remaja dengan tujuan membangun kepercayaan dan mengendalikan mereka, biasanya untuk tujuan kekerasan atau eksploitasi seksual.

Lebih lanjut, Ina menyampaikan bahwa perbaikan sistem itu dapat dimulai dari penguatan regulasi dan kebijakan, pembangunan pusat layanan terpadu di daerah-daerah, pencegahan dan edukasi, penguatan kapasitas aparat dan tenaga pelayanan, pendampingan dan rehabilitasi korban, dan monitoring data dan evaluasi evaluasi.

Kemudian, ia juga meminta KPPA berkolaborasi dengan institusi atau lembaga lain, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan kepolisian serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ketika menerima aduan dari masyarakat.

“Penanganan korban grooming ini juga penting, mulai dari penanganan laporan, pendampingan psikologis, sampai pemulihan jangka panjang,” kata dia.

Legislator dari Dapil III Jawa Timur itu menambahkan KPPA dan KPAI juga harus mengaudit, mengevaluasi kasus-kasus lama yang mandek atau mengangkat kasus-kasus yang tidak mendapatkan penanganan serius, seperti kasus yang dialami Aurelie Moeremans.

“Saya yakin banyak kasus-kasus serupa terjadi di tengah masyarakat kita,” ujar dia. (ney)

Tags: Child GroomingDPR RIKPPA

Berita Terkait.

Ketua Dewan Pengurus LP3ES: KEK Tembakau Kunci Transformasi Ekonomi Madura
Politik

Hadirkan Pakar Politik dan Lingkungan, IQRO PKS Bahas Keadilan Ekologis

Jumat, 30 Januari 2026 - 13:56
ce
Politik

Akulturasi Budaya dan Pemilu pada Masyarakat Adat Suku Kajang

Rabu, 28 Januari 2026 - 21:40
Jamkrida Banten Resmi Menjadi Perseroda, Wagub Dimyati Tekankan Tata Kelola Profesional
Politik

Dorong Pemerintahan Efektif, Fraksi NasDem Usul Ambang Batas Parlemen Naik hingga 7 Persen

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:08
Pelantikan
Politik

DPR Resmi Tetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI Gantikan Adies Kadir

Selasa, 27 Januari 2026 - 13:09
Eddy
Politik

Pimpinan MPR Tegaskan Pentingnya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Selasa, 27 Januari 2026 - 06:14
sigit
Politik

Raker Bersama Komisi III DPR RI, Kapolri Tegaskan Polri Lebih Ideal di Bawah Presiden

Senin, 26 Januari 2026 - 12:46

BERITA POPULER

  • Isu KKN Kembali Mencuat, Kakanwil Kemenag Banten Tegaskan Tak Ada Nepotisme

    Isu KKN Kembali Mencuat, Kakanwil Kemenag Banten Tegaskan Tak Ada Nepotisme

    681 shares
    Share 272 Tweet 170
  • Mensesneg Buka Suara terkait Guncangan Hebat IHSG Hari Ini

    679 shares
    Share 272 Tweet 170
  • IHSG Anjlok Tajam, Ekonom: Dampak Transparansi BUMN hingga Polemik Independensi BI

    677 shares
    Share 271 Tweet 169
  • Dari Manggarai hingga Bukit Duri, Polsek Tebet Siapkan Langkah Nyata Cegah Tawuran

    669 shares
    Share 268 Tweet 167
  • KPK Panggil 17 Saksi Kasus Korupsi di Ditjen Pajak, OTT Tambang Terus Dikembangkan

    664 shares
    Share 266 Tweet 166
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.