INDOPOSCO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan, pembentukan Kementerian HAM menjadi kunci bagi Indonesia memimpin Dewan HAM PBB, yang sekaligus menjadi kepemimpinan pertama Indonesia di lembaga multilateral dunia sejak kemerdekaannya.
“Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia,” kata Pigai saat sambutan acara Serah Terima Aset Rampasan Negara dari KPK di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa urusan Venezuela akan ditangani oleh putra Indonesia, yang dalam hal ini berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
“Besok yang untuk Venezuela, nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela,” ujar Pigai.
Venezuela memang mengalami konflik serius, terutama ketegangan militer yang meningkat dengan Amerika Serikat (AS) setelah AS melancarkan serangan udara di Caracas pada awal Januari 2026. Presiden Nicolas Maduro telah ditangkap oleh militer AS atas tuduhan narkoterorisme.
Negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) resmi menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026 pada Selasa (23/12/2025). Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan melalui Pertemuan Dewan HAM hari ini.
Asia-Pacific Group mendapatkan giliran untuk Presidensi Dewan HAM dalam siklus ke-20 tahun 2026. Hal tersebut membuat penetapan Indonesia sudah sesuai dengan pengaturan regional. Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Indonesia bahkan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang. (dan)
