INDOPOSCO.ID – Bagi warga Jawa Barat, bencana alam bukan lagi kejadian yang datang secara sporadis. Setiap kali musim hujan tiba, seolah ada siklus yang berulang: banjir merendam permukiman, longsor memutus akses jalan, sungai meluap, lahan pertanian terendam, sementara air bersih justru menjadi barang langka.
Fenomena ini nyaris seperti agenda tahunan yang terus berulang dari waktu ke waktu.
Ironisnya, rangkaian peristiwa tersebut kerap disederhanakan sebagai semata-mata “bencana alam”.
Padahal, jika ditelisik lebih dalam, sebagian besar petaka itu berakar dari ulah manusia sendiri. Kawasan hutan yang dahulu berfungsi sebagai penyangga air terus menyusut.
Lahan resapan berubah menjadi perumahan, kawasan industri, dan bentangan beton. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru beralih fungsi menjadi tempat pembuangan limbah dan sampah.
Realitas tersebut menandakan bahwa Jawa Barat sedang menghadapi kondisi kerentanan ekologis yang serius. Situasi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari perubahan tata ruang dan cara manusia memperlakukan alam selama bertahun-tahun.
Kerentanan ekologis bukan lagi sekadar istilah akademik, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Sayangnya, pemahaman tentang kondisi genting ini masih terbatas pada segelintir orang. Sebagian besar masyarakat belum memandangnya sebagai krisis jangka panjang yang menuntut perubahan cara pandang dan pola perilaku.
Rendahnya kesadaran ekologis menjadi indikator bahwa relasi manusia dengan alam kian timpang. Alam tidak lagi ditempatkan sebagai mitra kehidupan, melainkan sebagai objek eksploitasi semata.
Manusia lebih sering mengambil keuntungan sesaat dari alam, bukan manfaat jangka panjang sebagaimana diajarkan oleh kearifan leluhur Sunda. Cara pandang ini membuat pembukaan hutan, pengorbanan sungai, dan pengerukan gunung dianggap wajar.
Padahal, alam selalu memberi tanda sebelum murka. Perubahan debit air, retakan tanah, hingga menyusutnya mata air merupakan sinyal peringatan dini. Namun, peringatan itu kerap diabaikan hingga bencana benar-benar datang membawa kerusakan.
Pada titik ini, persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial dan ekonomi. Banjir bandang dan longsor bukan hanya tentang hujan, tanah, dan cuaca, melainkan juga tentang hilangnya nyawa, penderitaan, konflik sosial, serta ketimpangan yang semakin melebar.
Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kesadaran ekologis masyarakat Jawa Barat—khususnya generasi muda—telah tumbuh dan berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan?
Sering kali generasi muda dicap apatis terhadap isu lingkungan. Padahal, realitasnya tidak sesederhana itu. Banyak anak muda Jawa Barat yang peduli pada isu perubahan iklim, terlibat dalam kampanye lingkungan, memproduksi konten edukatif, hingga aktif dalam komunitas hijau. Persoalannya, kesadaran tersebut masih bersifat terpecah-pecah dan belum terwujud menjadi praktik yang konsisten dalam keseharian.
Ada yang fokus pada persoalan sampah, tetapi tidak memahami isu tata ruang. Ada yang lantang berbicara soal krisis iklim global, namun belum mengaitkannya dengan kondisi sungai di kampung halaman.
Ada pula yang aktif di media sosial, tetapi kebingungan saat harus bertindak di dunia nyata. Akar persoalannya terletak pada semakin renggangnya hubungan langsung antara generasi muda dan alam.
Fragmentasi sosial dan perubahan gaya hidup membuat alam lebih sering dipandang sebagai latar foto media sosial, bukan sebagai ruang hidup yang perlu dirawat. Urbanisasi, tekanan ekonomi, dan tuntutan hidup sehari-hari juga membuat isu lingkungan terasa kurang mendesak. Akibatnya, kesadaran memang ada, tetapi belum mengakar kuat.
Di sinilah pentingnya mengaitkan isu ekologis dengan masa depan generasi muda itu sendiri. Kerusakan lingkungan dan bencana bukanlah ancaman abstrak, melainkan potensi tragedi yang akan mereka hadapi di masa depan.
Peristiwa bencana besar di berbagai wilayah Sumatera sejatinya mampu membangkitkan empati masyarakat, termasuk generasi muda Jawa Barat. Solidaritas muncul dalam bentuk bantuan dan dukungan moral.
Namun, empati tersebut sering kali bersifat sementara. Bencana masih dipandang sebagai tragedi daerah lain, bukan sebagai cermin ancaman yang juga mengintai Jawa Barat.
Minimnya kesadaran ekologis bukan karena generasi muda tidak peduli, melainkan karena beberapa faktor. Pertama, terputusnya ikatan emosional dengan alam.
Banyak anak muda tumbuh tanpa pengalaman langsung berinteraksi dengan hutan, gunung, dan sungai. Kedua, alam sering dianggap sebagai urusan negara, bukan tanggung jawab warga. Ketiga, tekanan ekonomi membuat isu lingkungan terasa sebagai kemewahan. Keempat, gerakan lingkungan kerap berhenti pada simbol dan seremoni, tanpa panduan aksi yang jelas.
Singkatnya, kesadaran ada, tetapi belum menjelma menjadi kebiasaan. Kesadaran ekologis akan menguat ketika generasi muda menyadari bahwa isu lingkungan menyangkut kehidupan mereka sendiri. Kerusakan alam tidak mengenal batas administratif. Jika pola eksploitasi terus dibiarkan, Jawa Barat berpotensi mengalami nasib serupa dengan daerah lain.
Karena itu, bencana di wilayah lain seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar konsumsi berita. Kesadaran ekologis perlu tumbuh dari rasa memiliki, bukan dari ketakutan semata.
Dalam konteks ini, kepemimpinan daerah memegang peran strategis. Jawa Barat memiliki figur seperti Dedi Mulyadi yang dikenal memberi perhatian pada pelestarian alam dan nilai budaya lokal.
Kepedulian pemimpin dapat menjadi modal penting untuk membangun narasi ekologis yang membumi.
Namun, kepemimpinan ekologis tidak boleh berhenti pada simbol dan pencitraan.
Tantangannya adalah menerjemahkan kepedulian tersebut ke dalam kebijakan yang konsisten, berpihak pada keberlanjutan, serta mampu menggerakkan partisipasi publik—terutama generasi muda. Kepemimpinan yang tegas juga dibutuhkan untuk melawan praktik perusakan alam dan menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari martabat masyarakat Sunda.
Jawa Barat sejatinya kaya akan nilai-nilai ekologis. Budaya Sunda telah lama mengajarkan harmoni antara manusia dan alam. Nilai ini bukan hal baru, tetapi sering terpinggirkan oleh logika pembangunan yang instan dan berorientasi keuntungan. Jika kearifan lokal kembali dihidupkan, kesadaran ekologis tidak akan terasa asing atau dipaksakan.
Gerakan lingkungan akan lebih kuat jika berakar pada identitas lokal, bukan sekadar meniru kampanye global. Ketika menjaga alam dipahami sebagai bagian dari menjaga jati diri, kesadaran itu akan tumbuh lebih kokoh.
Pendidikan lingkungan, penguatan komunitas, dan pelibatan generasi muda dalam pengelolaan ruang hidupnya sendiri menjadi langkah penting untuk menjembatani kesadaran dan tindakan nyata.
Titik temu ideal akan tercapai ketika kerentanan ekologis dipahami sebagai masalah bersama, generasi muda diposisikan sebagai subjek perubahan, dan kepemimpinan hadir sebagai katalis yang memberi teladan serta membuka ruang partisipasi.
Dari sanalah kesadaran ekologis dapat berkembang menjadi gerakan yang hidup—bukan gerakan besar yang megah, melainkan praktik kecil yang konsisten dalam keseharian.
Kerentanan ekologis Jawa Barat adalah persoalan kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Kesadaran generasi muda, kepemimpinan yang berpihak pada keberlanjutan, dan penguatan nilai lokal harus berjalan beriringan. Jawa Barat belum terlambat untuk berbenah, tetapi waktu terus berjalan.
Kesadaran ekologis sejati bukan soal siapa yang paling lantang bersuara, melainkan siapa yang paling konsisten bertindak. Alam tidak menunggu janji politik; alam menuntut perubahan nyata. Dan tanah Sunda hari ini sedang menanti pilihan warganya: terus diam, atau mulai bergerak bersama. (srv)
*Pendiri Relawan Indonesia Pembela Alam (Rimba)
