INDOPOSCO.ID – Di tengah derasnya arus kapitalisme global yang kian menajamkan ketimpangan, Indonesia dinilai membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh, adil, dan berpihak pada rakyat. Center for Banking Crisis (CBC) menegaskan, koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, bukanlah instrumen oligarki, melainkan pilar demokrasi ekonomi nasional.
Direktur CBC, Achmad Deni Daruri, menyebut koperasi bukan sekadar wadah transaksi ekonomi, tetapi simbol ekonomi gotong royong yang menempatkan kepentingan bersama di atas segelintir elite pemilik modal.
“Koperasi desa memiliki potensi besar sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik,” ujar Deni di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Namun demikian, ia mengakui masih banyak tantangan yang membelit dunia koperasi. Mulai dari stagnasi partisipasi generasi muda, distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang belum adil, hingga minimnya inovasi usaha. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya dukungan strategis dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
“Realitas hari ini menunjukkan koperasi masih berjalan di pinggir jalan pembangunan. DEN lebih banyak berorientasi pada kepentingan oligarki, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru tersisih,” tegasnya.
Akibatnya, potensi koperasi sebagai sistem ekonomi rakyat yang mampu memperkuat ketahanan desa dan komunitas tidak pernah terwujud secara optimal.
Meski begitu, Deni mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai menunjukkan keberpihakan kepada koperasi. Subsidi permodalan, insentif pajak, hingga digitalisasi koperasi dinilai sebagai langkah awal yang tepat.
“Kebijakan pro-koperasi ini patut diapresiasi karena menandai keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang baik akan kehilangan daya dorong jika tidak ditopang kelembagaan yang kuat. Minimnya perhatian DEN terhadap koperasi membuat kebijakan tersebut kerap berhenti di tataran teknis, tanpa dukungan strategis jangka panjang.
Deni bahkan mengajak publik membayangkan skenario jika Menteri Koperasi (Menkop) juga menjabat sebagai Ketua DEN. Menurutnya, sinergi tersebut akan mengubah arah kebijakan ekonomi nasional agar lebih berpihak pada koperasi, bukan oligarki.
“Perlu diingat, Menkop memiliki riset dan pemahaman koperasi yang sangat state of the art. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai amanat konstitusi,” jelasnya.
Selama ini, lanjut Deni, oligarki ekonomi telah menjadi tembok besar yang menghambat perkembangan koperasi. Kebijakan yang lebih menguntungkan pemilik modal besar membuat koperasi kehilangan daya saing.
“Padahal koperasi memiliki potensi besar untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi bangsa,” pungkasnya. (dil)
