INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mendorong Bank Jawa Barat (BJB) memperkuat dukungan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penempatan pekerja migran pada 2026.
“Permintaan dukungan perbankan ini seiring dengan target nasional Presiden Prabowo Subianto untuk penempatan 500.000 pekerja migran pada 2026,” kata Wamen dalam pertemuan dengan pemimpin Divisi Kredit UMKM BJB di Kantor Kementerian P2MI di Jakarta.
Dalam siaran pers Kemen-P2MI di Jakarta, Rabu (3/12/2025), Christina mengatakan KUR menjadi instrumen penting agar calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan dapat tetap mengakses pelatihan dan dokumen untuk proses penempatan secara aman dan profesional.
“Tidak semua calon pekerja memiliki kemampuan untuk membiayai pelatihan dan proses penempatan, sehingga skema KUR adalah solusi yang harus diperkuat,” katanya.
Ia menjelaskan kewenangan anggaran penyaluran KUR pekerja migran ke Kemen-P2MI saat ini sedang berjalan dan diperkirakan seluruh skema KUR pekerja migran sudah siap diluncurkan pada Maret 2026.
Adapun plafon KUR untuk pekerja migran pada 2026 mencapai Rp208 miliar dan disalurkan lewat Bank Artha Graha sebesar Rp25 miliar, Bank Sinarmas Rp25 miliar, BJB Rp45 miliar, dan Bank Jakarta Rp100 miliar.
Pada 2024 BJB menyalurkan KUR sebesar Rp13,3 miliar untuk pekerja migran di Taiwan dan Jepang dan juga menyediakan akses KUR lewat cabang pembantu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Jakarta, dengan plafon pembiayaan hingga Rp45 juta per debitur.
Christina juga menyarankan agar BJB memperluas penyaluran KUR bagi pekerja migran di Hong Kong dan Singapura.
“KUR ini sangat membantu, bukan hanya untuk pelatihan, tetapi juga untuk keberlangsungan hidup keluarga pekerja migran di tanah air. Kami mengapresiasi BJB yang sudah bergabung memperkuat skema pembiayaan ini,” katanya.
Christina mengatakan KUR akan menjadi opsi pembiayaan resmi yang terus didukung dan dipromosikan sebagai bagian dari political will pemerintah.
“Kami ingin perbankan mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan pelatihan dan penempatan. Pemerintah punya intensi kuat membantu pembiayaan ini agar masyarakat memiliki akses kerja layak di luar negeri,” katanya. (ney)
